Sitename

Description your site...

Terkait Hilangnya Pasal UUPA dalam UU Pemilu, Ini Kata Anggota DPR RI Nasir Jamil

Terkait Hilangnya Pasal UUPA dalam UU Pemilu, Ini Kata Anggota DPR RI Nasir Jamil
Foto: Anggota DPR RI Dapil I Aceh Nasir Jamil, Saat berbincang Bersama Panita DOB Aceh Pase di salah satu warung kopi di Kota Lhokseumawe, Selasa 25 Juli 2017.

LHOKSEUMAWE – Pasca ditetapkan Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI beberapa hari lalu, berbagai polemik muncul di kalangan masyarakat Aceh, karena telah menghilangkan dua pasal dalam Undang Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu pasal 57 dan pasal 60, berkaitan dengan hal itu, Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil menilai bahwa ini sangat merugikan Aceh.

“Dalam hal ini, Sesama Anggota DPR kita menghindari sikap saling menyalahkan, karena dapat menghilangkan marwah kita, dan jika ada yang memberikan komentar, mungkin itu perspektif pribadi.” Ujar Nasir Jamil, Selasa (25/07/2017) di Lhokseumawe.

Menurutnya, ini belum terlambat karena undang-Undang Pemilu belum diberikan nomor, belum juga dimasukkan kedalam lembaran Negara, bahkan juga belum ditandatangani oleh presiden, sehingga masih bisa dianulir, namun Gubernur Aceh dan pimpinan DPR Aceh harus melayangkan surat protes kepada presiden dan pimpinan DPR Pusat.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah Aceh, agar dibentuk satu unit kerja atau pun nama lain, yang bertugas khusus untuk memastikan pelaksanaan UUPA, karena UUPA adalah sebuah resolusi konflik perdamaian Aceh, sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasinya,” lanjut Nasir Jamil.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi pasal-pasal UUPA yang hilang, bila tidak ada unit kerja khusus yang mengawalnya, karena dikhawatirkan di lain waktu, UU sektoral bisa kembali menelikung UUPA.{SA}

 

banner 468x60