Banda Aceh l BN-Mutasi yang disinyalir ilegal yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdulah disisa akhir jabatannya dengan memutasi pejabat SKPA padahal dilarang oleh sejumlah aturan baik UU Pilkada maupun UU ASN, telah memicu kegaduhan dan masih menyisakan polemik hingga kini tidak kunjung usai.
Menyikapi hal tersebut, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, Jum’at, 24 Matet 2017, menilai bahwa Gubernur Aceh saat ini dalam posisi dilematis dan tersandera dengan tindakannya sendiri ekses kehadiran pembisik pro mutasi.
Lanjut Aryos, publik menilai Zaini Abdulah selaku Gubernur Aceh saat ini tersandera dengan kepentingan pembisik di sekitar pendopo yang mendorong sikap Gubernur Zaini Abdullah dalam mengambil kebijakan mutasi.
“Hal ini membuat berefek kekacauan birokrasi dalam mendorong agenda pembangunan dan pelayanan publik. Apalagi terdapat beberapa agenda nasional ikut terhambat serta membuat konflik di internal pemerintahan,” tegas Aryos.
Aryos juga menilai posisi Zaini Abdullah mengalami posisi dilematis terkait mutasi ilegal tersebut .
“Disinilah terlihat Zaini mengalami posisi dilematis. Di satu sisi bila ia maju terus maka terancam akan terkena sanksi dari pusat. Namun bila mundur maka akan merugikan kepentingan pembisik di lingkaran kekuasaan Zaini yang terus mendorong Zaini tetap mempertahankan kebijakannya mutasi ilegal tersebut,” ujarnya.
Kata Aryos, apabila niat Zaini ingin membersihkan jentik alias benalu di pemerintahan, harusnya Zaini lebih dulu membersihkan jentik jentik disekitar pendopo terlebih dahulu.
“Pembisik itulah jentik yang sebenarnya, “ pungkas Aryos. (TM)
