Pemko Medan Diminta Membuat Regulasi Penanganan Sampah

example banner

Medan | Bongkarnews.com-Sampah tetap menjadi persoalan, jika tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan. Sehari saja sampah tidak di­ang­kut ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka konsekuensinya sampah akan menumpuk. Jika seminggu tidak diangkut, tentu bisa kita perhitungkan, besarnya volu­me sam­­pah tersebut.

Dampak lainnya dari gundukan sampah, selain menimbulkan pemandangan tak indah, juga ken­ya­manan dan kesehatan warga akan terganggu, demikian dikatakan anggota DPRD Kota Medan Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM, di DPRD Medan, Kamis, (25/4).

Kata Hendrik, persoalan sampah dan penangananya akan semakin ber­polemik, dengan kurangnya kesadaran masyarakat Medan membuang sampah. Sampah dibuang sem­ba­ra­ngan. Sungai dan parit dijadikan tong sampah besar. Kon­disi ini tentu se­­makin miris, sehingga Kota Medan beberapa tahun be­lakangan ini, gagal meraih Piala Adipura.

“Hal ini tentu menguras energi Walikota Medan dalam mencari solusi tata kelola penanganan sampah di seluruh kecamatan. Pemko Me­dan akhirnya melimpahkan kewenangan penanganan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan ke kecamatan”, ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Namun, lanjutnya, pelimpahan kewenangan penanganan sampah kepada masing-masing camat, ternyata belum memberikan solusi yang jitu dalam penanganan sampah di seluruh wilayah Kota Medan. Bahkan pengalihan manajemen penanganan sampah ke ke­camatan menjadi persoalan baru. Sampah se­lalu diangkut ter­lambat oleh petugas kecamatan. Ken­dalanya masih ber­kutak pada kesiapan alat-alat pe­ngangkut, dan biaya ope­ra­sional pengelolaan sampah. Kecamatan di­pastikan tidak memiliki kesiapan uang tunai untuk biaya ope­rasional. Sementara retribusi sampah masih di­kelola oleh Dinas Ke­ber­sihan dan Pertamanan.

Kebijakan Pemko Medan ini, sebenarnya cukup beralasan karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tak mungkin bisa menjangkau dan mengawasi sampah di 2.001 lingkungan di Kota Medan. Kebijakan Walikota Medan ini, menganggap camat di setiap wilayah kerja pasti mengetahui daerahnya termasuk persoalan sampah.

“Pe­ran aktif camat untuk meningkatkan kinerja lurah dan kepala ling­kungan (kepling) menjadi tumpuan untuk menangani per­soalan sampah di setiap lingkungan. Peran aktif lurah dan kepling akan ber­muara kepada membangun ke­­­pedulian masyarakat terhadap penanganan sampah. Pe­na­nganan sampah pun di­harapkan bisa berkualitas dan kom­prehensif dan terpadu mulai dari hulu ke hilir” , kata anggota Komisi C DPRD Medan tersebut.

Sayangnya, kebijakan Pemko Medan melimpahkan ke­wenangan kepada kecamatan tidak didukung dengan alat-alat yang mendukung operasional penanganan sampah. Sehingga pihak kecamatan mengangkut sampat dengan pe­ra­latan seadanya. Akibatnya, pengakutan sampah ke TPA se­ring terlambat. Untuk itu, sudah sepantasnya Pemko Medan membuat regulasi dalam penanganan sampah di setiap ke­­ca­matan. Tujuannya agar segala sesuatu, terkait pe­­na­nga­nan sampah bisa segera diatasi secara cepat, termasuk biaya ope­­ra­sional pe­ngangkutan sampah.

Namun, dinilai kurang efektif kebijakan baru dibuat. Tahun 2019 pengelolaan sampah yang selama ini dibawah wewenang kecamatan dan kelurahan, telah diambil alih oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan.(ft)

EPAPER BONGKARNEWS