Pemkab Aceh Utara Luncurkan Penanaman Perdana PSR

COT GIREK | bongkarnews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, melakukan peluncuran (launching) penanaman perdana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lahan seluas 96,4 hektar milik Koperasi Perkebunan Bukit Makmur Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Selasa (12/11/2019) lalu.

Kabid Perbenihan Produksi dan Perlindubgan Perkebunan Disbunnak Keswan Aceh Utara, Ir. Lilis Indriansyah MP mengatakan, ada beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program PSR, diantaranya UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, lalu ada PP Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Tujuan program PSR melalui bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk meningkatkan produktifitas dan juga mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit pertama di dunia,” ungkap Lilis Jum’at (15/11/2019) sore.

Selain itu, menurutnya sasaran program peremajaan itu adalah kebun kelapa sawit yang telah berusia minimal 25 tahun, atau kebun masyarakat yang selama ini menggunakan benih tidak memiliki sertifikasi resmi dari pemerintah yang berusia tujuh tahun, dengan catatan hasil produktifitasnya tidak mencapai 10 ton/ha/tahun.

“BPDPKS memberikan bantuan sebesar Rp. 25 juta/hektar untuk program PSR dengan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok tani yaitu, memiliki surat tanah yang nama pemiliknya harus paralel dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” jelasnya.

Lilis menambahkan, untuk pengusulan program PSR ini, setiap kelompok minimal harus memiliki lahan minimal 50 hektar, tetapi usulannya tetap harus dalam bentuk kelompok, tidak boleh secara pribadi (personal), sehingga dibolehkan untuk membuat kelompok baru.

“Program PSR ini milik petani, dinas tidak melakukan intervensi apapun, fungsi dinas hanya menyahuti usulan kelompok tani, lalu menjembatani ke pemerintah pusat, karena dinas melihat ada peluang bantuan untuk diberikan kepada petani yang usia tanaman sawitnya sudah tua, namun tidak memiliki dana untuk peremajaan,” sebut Lilis.

Dikatakannya, kenapa BPDPKS perlu berkoordinasi dengan pihak dinas, karena dinas yang mempunyai wilayah dan mengetahui siapa saja petani yang memiliki kebun dan mana yang tidak memilikinya. Penandatanganan tiga pihak hanya dilakukan oleh BPDPkS, Kelompok Tani/Koperasi pengusul dan pihak perbankan.

Lanjut Lilis, pada saat realisasi di lapangan, petani memberikan kuasa kepada kelompok untuk melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan replanting tersebut, termasuk juga surat pernyataan kuasa pencairan dananya, selain itu ada juga surat pernyataan dari petani untuk tumbang serempak (sekaligus) sehingga pihak bank berpedoman pada surat-surat tersebut dalam melakukan pencairan dananya.

“Pengalihan dana dari rekening petani ke rekening kelompok atau koperasi memang itu sudah menjadi ketetapan, agar pelaksanaan programnya di lapangan lebih terkoordinir dan efisien,” ujarnya.

Prinsipnya, uang tidak boleh mengendap di rekening dalam waktu yang lama, harus segera dipergunakan untuk tahapan pekerjaan (tidak boleh mandeg). “Jadi setelah dananya ditarik, hal pertama yang harus dilakukan adalah membeli bibit dari sumber yang resmi, baru setelah itu dikerjakan tahapan lainnya.” pungkas Lilis Indriansyah.(Saqil)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *