Sitename

Description your site...

Pemda Wajib Membayar Gaji Bidan dan Dokter yang Tercecer Dua Bulan

Pemda Wajib Membayar Gaji Bidan dan Dokter yang Tercecer Dua Bulan

Bireuen | BN-Menyusul beralih statusnya bidan/dokter PTT menjadi CPNS malah bermuara raibnya Gaji Maret –April 2017, menyusul TMT CPNS ditetapkan 1 Mei 2017. Sementara dalam suratnya, Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Pemerintah Daerah wajib membayarkan gaji Maret-April dan tunjangan lainnya bagi CPNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Tercecernya gaji bulan Meret-April 2017, setelah Pemda setempat menetapkan TMT bagi CPNS mulai 1 Mei 2017, tentu ada dua bulan gaji (Maret dan Mei) masih belum jelas pembayarannya.

Sementara pihak Kemeterian Kesehatan RI berharap TMT CPNS pada 1 Maret 2017, sehingga tidak ada yang dirugikan, sebelum dilakukan pemutusan kontrak sepihak bidan /dokter PTT yang digagas Kementerian Kesehatan RI Pembruari 2017.Artinya, mulai Maret tidak terikat kontrak lagi, gaji dan hak haknya lain, pubn tidak ditanggung lagi Kementrian Kesehatan RI, walaupun kontrak mereka sampai Bulan Oktober 2017. Artinya lagi, sejak Depkes RI melakukan pemutusan hubungan kerja dengan bidan/dokter PTT, sejak Maret 2017. Karena terhitung 1 Mei 2017, bidan PTT sudah diangkat menjadi CPNS, hanya belum ditandangani SK CPNS oleh Bupati Bireuen.

Tidak mengherankan jika enam bulan bidan/dokter PTT belum terima gaji sepeserpun serta tunjangan yang biasanya mareka terima dari BPJS, serta tunjungan lainnya. Dalam surat Kementrian Kesehatan RI No Kp 01001/IV/153/2017 tanggal 16 Pebruari 2017, seperti dimaksud pada point ke 5 menyebutkan, selanjutnya Pemerintah Daerah wajib membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan menganggarkan gaji/insentif dokter/dokter gigi/ bidan / dokter PTT, diminta gaji Maret-April 2017, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Begitupun disebut-sebut ada keinginan oknum pejabat Kementerian Kesehatan RI dalam satu pertemuan di Banda Aceh yang minta mengabaikan surat tersebut, atau menganggap taidak ada. Jika sampai menyuruh abaikan surat tersebut, dinilai tindakannya paling zalim terhadap manusia yang manusia itu adalah bidan dan dokter yang bekerja membantu persalinan di desa-desa, tapi karena niat zalimnya dengan membayar hasil keringat mereka, hanya karena ingin menutupi kesalahan admitransi yang kesalahan utyu dilakukan oknum Kementrian Kesehatan RI dan oknum Pemerintah Daerah, sehingga bisa tercecer gaji Maret-April . Jika sampai pemda di Aceh ikut andil mengabaikan surat tersebut, dan tidak berusaha mencari alternatif pembayaran, diyakini sangat pantas disebut zalim juga, yang berusaha tidak membayar gaji
bidan dan dokter PTT selama dua bulan.

Dalam hal ini, Persatuan Bidan Indonesia (IBI) hendaknya tidak berdiam diri, harus memperjuangkan hak anggotanya yang belum jelas pembayaran Gaji Maret-April 2017. Artinya, bukan hanya menerima hak dari anggotanya saja, tapi saat anggotanya terzalimi, diam saja. Tapi, mudah-mudahan IBI sudah bergerak untuk menyelesaikan kasus gaji anggotanya.

Wakil Bupati Bireuen, DR H Muzakkar Abd Gani, SH, M.Si menjawab media ini baru-baru ini, mengaku sudah mengetahuinya seraya mengatakan jika Pemkab Bireuen membayar gaji berdasarkan TMT. Artinya jika TMT CPNS 1 Mei 2017, tentu pembayaran gaji mulai 1 Mei 2007 yang tentunya gaji yang belum dibayar, akan dirapel nantinya. Disebut tentang surat dari kementrian kesehatan RI yang minta pemda membayarkan gaji sejak Maret-April 2017 oleh DR H Muzakkar jika benar memang ada ketentuan tersebut, tentu saja pihaknya akan mempelajarinya. “Nanti akan kita pelajari surat tersebut,” tanggap Muzakkar singkat.

Bupati Bireuen semasa dipimpin H Ruslan M Daud dalam jawaban dan penjelasan Bupati Bireuen terhadap pemandangan umum anggota DPRK pada acara pembahasan rancangan qanun tentang pertanggunganjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2016, di Gedung DPRK Bireuen, Rabu (26/7)., mengatakan, Gaji Bidan PTT Tunggu APBK-Perubahan 2017
Dalam jawabannya Bupati Bireuen H Ruslan M Daud menjelaskan tentanggaji bidan PTT yang telah telah diangkat menjadi CPNS belum dibayarkan untuk bulan Maret dan April 2017, dikatakan, berdasarkan surat dari Kementrian Kesehatan RI No Kp 01001/IV/153/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 . Perihal tindak lanjut dan penyampaian penetapan kebutuhan dan
hasil selesai Apratur Sipil Negara di Lingkuingan pemerintah daerah dari pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan. Pada point ke 5 dalam surat itu, disebutkan, Selajutnya Pemerintah Daerah wajib membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS sesuai dengan perundang-undangan. Kementerian Kesehatan menganggarkan gaji gasji/insentifdokter/dokter gigi/ bidan PTT kementerian kesehatan hanya sampai bulan Pebbruari 2017.

Mengingat pembahasan dan pengesahan APBK Bireuen tahun 2017 sudah dilakukan pada akhir November 2017, maka TAPD tidak memperhitungkan gaji/insentif tersebut akan dialokasi dalam DIPA Kementrerian Kesehatan RI. Oleh Karena itu , sesuai surat Kemenkes RI, maka gaji/insentif./bidan PTT tersebut akan dialokasikan dalam APBK-P Bireuen Tahun anggaran 2017, Begitupun, penjelasan Bupati Bireuen dinilai masih rancu, mengingat gaji yang akan dibayarkan itu merupakan gaji CPNS dengan TMT 1 Mei 2017. Sementara Bupati Bireuen mengatakan, gaji CPNS masuk dalam APBK Perubahan, akan dibayarkan mulai Maret dan April 2017, sedangkan Bulan Maret-April 2017, mareka tidak masuk dalam TMT CPNS, ”Jadi yang akan dibayat Maret-April 2017, itu gaji apa, Kalau gaji CPNS dibayar Mei 2017, kecuali TMT CPNS 1 Maret 2017, jika Gaji PTT Engak mungkin, karena kontrak sudah diputus sepihak,’ ujar sumber media ini, yang tentu saja bisa berakhir dengan gugatan ke pengadilan jika pemeritah ingkar dengan kewajibannya.(Maimun Mirdaz)

banner 468x60