PDAM Tirta Betuah Digruduk Pegawai Magang

  • Whatsapp

BANYUASIN l bongkarnews.com – Sedikitnya ada 170 pekerja PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan yang yang dipekerjakan di 16 Kantor Cabang dan Unit selama ini bisa bertugas yang berbekal dengan status “SK Pegawai Magang” Rabu (19/9/2018) melalui puluhan perwakilannya yang mengendarai kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Gruduk kantor pusat PDAM Tirta Betuah di ruas jalintimsum Palembang-Betung Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III guna mengajukan 4 poin tuntutan.

 

Bacaan Lainnya

example banner

Puluhan pekerja PDAM Tirta Betuah berstatus sebagai pegawai Magang itu tiba di Kantor Pusat PDAM Tirta Betuah sekitar pukul 09.30 wib dengan dikomandoi oleh Ikhsan.

Kedatangan perwakilan Pegawai Magang ke Kantor Pusat PDAM diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Admin Keuangan, Ma’mun yang didampingi stafnya diruang rapat Direktur.

 

Ikhsan selaku kordinator mengatakan jika kedatanganya kesini ingin menyerahkan selebaran dan ingin tau secara jelas status mereka dimana tuntutan yang mereka ajukan diantaranya.

“mempertanyakan masalah hukum dan legalitas pembuatan yang ada pada SK Pegawai Magang itu mengacu kepada Undang-Undang dan aturan apa”.

 

Selanjutnya menanyakan Masalah jenjang perubahan status sebagai pekerja Magang dan berapa lama perubahan itu kejenjang berikutnya.

 

Selanjutnya ia juga mempertanyakan.
“Masalah berapa besar nilai upah yang diterima, apabila perubahan itu terjadi, karena yang kami ketahui pasca kenaikan tarif bulan Maret pembayaran April 2017, tentunya saldo jauh lebih membaik dari sebelumnya dan terakhir Ikhsan Cs menuntut adanya restrukturisasi di lingkungan PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin”, ujarnya

 

Sementara Kabag Umum dan Admin Keuangan Kantor Pusat PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin, Ma’mun di konfirmasinya terkait hal ini membenarkan ada puluhan perwakilan dari Pegawai Magang yang tersebar di 16 Cabang dan Unit dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

 

Dikatakan Ma’mun, mereka menyodorkan 4 poin dalam suratnya dan pihaknya menampung semua tuntuntan dan pertanyaannya itu untuk disampaikan dihadapan Direktur PDAM serta pengawas perusahaan (Sekda) karena PDAM ini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin atau BUMD), dan Untuk mendapatkan kejelasanya mereka kami berikan waktu selama satu minggu dari hari ini dan semua keputusanya merupakan kewenangan Direktur dan Sekda sebagai pengawas perusahaan, demikian Makmun.(MD)

Pos terkait