Larangan Membangun Oleh Bupati Bireuen Dilahan PT KAI Terkesan Ditanggapi Pengembang “Emang Gue Pikirin”

BIREUEN | BN – Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah sepatutnya menanggapi serius dan tegas menyangkut penggunaan lahan milik PT KAI yang sedang dijadikan lahan “Unjuk Gigi” oleh pihak ketiga (Pengembang) dilapangan dengan memunculkan informasi berbagai polemic pro-kontra.

Terlepas dari aturan yang harus dipatuhi, sepertinya masyarakat Bireuen khususnya tidak perlu tau proses tarik – ulur mendasar antara pemda dengan pihak pengembang  apakah menyangkut belum dikeluarkannya IMB akibat benturan dengan hukum atau aturan bunyi qanun yang ada yang bernama    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK), atau apalah istilah kepanjangan lain  semacamnya.

Yang pasti dari kasat mata  jelas terlihat fakta yang “bias” dengan informasi yang berkembang. Warga lingkungan Kota Kabupaten Bireuen Khususnya bahkan mulai menanggapi apatis dan Ironis menyangkut  proses Pembangunan sebanyak 32 unit pintu took berlantai dua diatas tanah miliknya PT KAI (Persero) dilintas kota kabupaten kawasan padat dan keramaian depan RSUD dr Fauziah Bireuen.

Tensi kurang percaya dari masyarakat terhadap adanya Kong X Kong pemerintah dengan kontraktor asal kabupaten tetangga itu rasanya cukup mendasar. Betapa tidak, Setegas apapun peringatan yang pernah ditujukan pihak pemerintah daerah Bireuen, namun proses pembangunan tetap tak tergoyahkan untuk menghentikan aktivitas pengerjaan para tukang.

Seiring itu pula hingga Sabtu 6 Januari 2018 dari pandangan mata warga yang melintas melalui jalan depan RSUD dr Fauziah Bireuen tingkat pengerjaan bangunan 32 ruko yang dipagari pagar seng dilokasi itu sudah mencapai 30 persen yaitu tingkat terselesaikan tiang cor.

Dugaan adanya proses “Main Mata” Penguasa Daerah Dengan pihak “Petualang Lahan PT KAI (Persero)” kian kentara dengan lenyapnya pamphlet papan himbauan tertulis dari Pemda Bireuen, pamphlet yang memuat tulisan pengumuman dari Bupati H Saifannur itu  menegaskan untuk penghentian pembangunan yang sedang dijalankan pihak pengembang dan dipajang pihak pemda melalui pejabat SKPK terkait di bagian pintu gerbang lokasi bangun, sejak sekitar satu minggu lalu sekitar tanggal 28 Desember 2017.

| Dari perkembangan antara statemen atau kebijakan pihak pemda selama ini malah dinilai warga merupakan ketegasan lebay dan “premature”, yang ujung-ujungnya proses pembangunan 32 unit ruko berkuntruksi permanen dua lantai yang sedang dikerjakan itu terselesaikan dan tinggal menunggu waktu, deretan ruko depan RSUD dr Fauziah Bireuen itu akan berjejer berdiri megah sesuai rencana yang ada dalam gambar consultan proyek.

Melihat sikap pihak rekanan kepercayaan PT KAI (persero) dalam mengindahkan himbauan Pemda Bireuen  terkesan begitu “remeh”, di sinyalir semua beragam  ketegasan itu Cuma demi mengulur-ngulur waktu yang paling tepat untuk mengenjot pembangunan sampai selesai. Semua itu  Cuma “intrik” moral karena sudah duluan merebak Tanya dari masyarakat terkait Recana Tatanan Kota Kabupaten Bireuen.

Padahal dari awal dimulainya cor tapak bangunan sudah  adanya tatanan jalinan sandiwara dengan pihak pengembang  melalui “pejabat yang memposisikan diri sebagai mafia-mafia pengurusan izin pemda,” demikian tanggap salah seorang tokoh masyarakat Kota Kabupaten peduli kemajuan Bireuen yang minta identitasnya di rahasiakan, Jum’at  5 Jnauari 2018.

Dalam Pamplet Pengumuman yang dikeluarkan Pemda Bireuen via Instansi jajarannya Tim Penertiban Terpadu Kabupaten Bireuen tertanggal 28 Desember 2017 itu,  diketahui sudah tiada lagi (hilang)  sejak Jum’at malam itu bertuliskan “Sesuai Surat Bupati Bireuen bernomor : 503/1232/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang penghentian pelaksanaan mendirikan bangunan dilokasi lahan PT KAI depan RSUD dr Fauziah.

“Sebegitu gampangnya papan pamphlet pengumuman larangan itu dicabut tentu saja oleh pihak-pihak  berkepentingan. Dan jika dikaitkan dengan reaksi pihak intansi bertanggungjawab ataupun pihak pengembang menganngap penghilangan pengumuman Bupati itu sesuatu hal bukan masalah.

Sikap inilah yang membuat masyarakat peduli kemajuan Bireuen timbul pemikiran negative dan ironis terhadap Pemerintahnya, dan kembali muncul Tanya “Sebenarnya sekuat apa beking pihak pengembang”, hingga berani berlagak se “preman” itu menghargai bermacam himbauan peringatan  yang sudah pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Bireuen.   (Roesmady)

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas