Kepada Wartawan, BKD Beberkan Poin Dugaan Pelanggaran Sekda P Siantar Nonaktif

P SIANTAR | bongkarnews.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Siantar, Zainal Siahaan mengaku telah menerima surat dari DPRD Siantar.

Ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) perihal surat yang dilayangkan Budi Utari Siregar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif sementara Pemko Siantar tentang tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Wali Kota, Hefriansyah dalam pembebas tugasan bersangkutan dari jabatannya.

“Kita baru sekali mendapat surat dari DPRD Siantar, kebetulan kan Pak Wali Kota ke luar negeri. Dan saat itu kan sedang pemeriksaan Budi Utari,” sebut Zainal saat menggelar konferensi pers, Minggu (10/11/2019).

Menurutnya, apa yang ditanyakan Komisi I DPRD Siantar mengenai Sekda, sehingga pihaknya meminta RDP dilakukan setelah pemeriksaan Budi Utari oleh Wali Kota.

“Kalau sebelum pemeriksaan, kan kita tidak bisa memberikan informasi yang seutuhnya kepada DPRD,” kilahnya.

Saat disinggung, apakah RDP dengan Komisi I DPRD Siantar dilakukan dalam waktu dekat mengingat telah dilakukannya pemeriksaan, Zainal menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Siantar.

“Tergantung mereka (Komisi I) lah,” tutupnya.

Sesuai surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B-3370/KASN/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu nomor Itprovsu.661/R/2019 tanggal 9 september 2019 terdapat beberapa temuan hasil pemeriksaan terhadap Sekda Kota Pematangsiantar.

Temuan pertama, Sekda sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik terkait penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Pematangsiantar tahun 2018. Akibatnya, Pemko Pematangsiantar tidak dapat melakukan perubahan APBD tahun 2018, dan penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan secara optimal.

Temuan kedua, Sekda Kota Pematangsiantar sebagai Ketua Panitia Seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) dan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) periode 2019-2022 tidak terbuka/transparan dalam perubahan persyaratan batas umur untuk mengikuti seleksi.

Temuan ketiga, Sekda Kota Pematangsiantar telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya dengan menandatangani  Surat Penugasan beberapa Tenaga Harian Lepas (THL). Temuan keempat, Sekda telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya dengan menandatangani  Surat Persetujuan Pindah seorang pegawai dari Kota Pematangsiantar ke Pemkab Semarang Provinsi Jawa Tengah. (EP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *