Kebijakan “Keakuan” Dinsos Bireuen Mengelola Bantuan Sembako Pandemi Covid – 19

BIREUEN | Bongkarnews – Sistem penyaluran bantuan pemerintah terhadap masyarakat berkaitan inbas Pandemi Covid – 19 di Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh terkesan dipaksakan dengan data penerima amburadul. Konon kuota penerima bantuan sejumlah 40.259 KK merupakan angka yang ditetapkan pihak Kementrian Sosial, dan jauh melenceng dari jumlah sesungguhnya.

Keadaan yang jauh melenceng dari profil masyarakat Bireuen sebenarnya itu sempat di pertanyakan secara serius oleh pihak DPRK Bireuen dalam rapat pembahasan sumber anggaran yang disuguhkan Tim Gugus Covid-19 Pemkab Bireuen menjelang penyaluran bantuan sembako disalurkan pihak Dinas Sosial kepada masyarakat penerima di 17 kecamatan.

Bacaan Lainnya

Namun demikian, karna alasan semacam bencana emergensi pihak Dinas Sosial terus ngebut untuk membelanjakan sepertiga dana (8 milyar dari total Rp 24 milyar) yang diflot untuk pembelian bantuan tiga jenis barang berupa Indomie RKA, Minyak Goreng Bimoli dan Beras, dengan rincian perpaket sembako setiap penerima selama tiga bulan berupa Indomie RKA satu kotak , Bimoli 1 Liter dan 10 Kg Beras.

Setelah penyaluran bantuan Covid – 19 Sumber Dana APBK untuk bulan pertama melalui pemerintahan kecamatan masing-masing polemik jumlah penerima tidak merata karena batasan kuota pun menggaung di rata desa dan kecamatan. Namun kemudian suara idealis warga terbungkam dengan menyusulnya harapan aturan pemerintah akan kalau mereka yang belum mendapat bantuan akan menerima BLT sumber dana Desa senilai Rp 600.000 per KK selama tiga bulan berturut.

“Uwah, kalau yang diluar data pertama akan mendapatkan bantuan dengan nilai uang Rp 600.000 ribu, kan tidak seimbang dengan masyarakat penerima sembako yang nilai rupiahnya Cuma berkisar Rp 200.000 Rupiah,”..? tukas seorang warga Bireuen mengkritisi rencana rogram tersebut.

Ketimpangan juga terpampang dari sembako bantuan Propinsi yang diperuntukkan untuk 6.986 penerima yang hingga Minggu 10 Mai 2020 masih mangkrak digudang Dinsos Bireuen belum disalurkan, padahal sembako bantuan Pemerintahan Aceh itu sudah dibongkar di Gudang Dinsos Bireuen sejak diserah terimakan pada Rabu 29 April 2020. Bantuan Pemprof pun tidak jelas sumber data masyarakat miskin Bireuen sehingga hanya diberikan 6.986 paket.

Sistem penyaluran bantuan serta sikap dari Kadis Sosial Bireuen yang terkesan “Keakuan” dan tertutup hingga sempat berlaku kisruh dengan oknum Legislatif Kabupaten Bireuen Partai Gerindra belum lama ini menjadi judul pembahasan hangat terutama oleh sejumlah aktivis Cinta Kemajuan Bireuen melalui Grup WatsApp Info Seputaran Bireuen Minggu 10 Mai sejak siang hingga malam hari.

Pembahasan umumnya mengacu kepada loyalitas Kadis Mulyadi yang kurang menghargai keberadaan pihak lain. Malah sempat merebak cerita kalau suasana dibagiaan Dinas yang dikuasai itu berubah total berbanding semasa kadis sebelumnya. “Sampai kepada pegawai kepercayaannya dalam mengelola bantuan Cuma dikasih muka kepada sosok ASN bawahannya yang menurut informasi yang bersangkutan itu seasal dengan Kadis Mulyadi malah terikat hubungan famili. Selain seorang ASN wanita andalannya yang konon selalu nempel ke SKPK manapun Mulyadi ditugaskan,” ungkap seorang PNS Dinsos Bireuen yang minta namanya tidak dicantumkan.

Hal lain yang pernah berlaku diakui anggota SPSI kawasan Blangbladeh Jeumpa Bireuen, dimana pada saat masuknya tronton angkutan beras yang sempat mendeg ketika pekerja SPSI setempat ingin bekerka menurunkannya.

“Cara Pak Kadis Sungguh membuat rekan-rekan kami naik spaning. Betapa tidak, barang bawaan beras bantuan itu tertahan tidak bisa kami turunkan karena terbentur ongkos bawa turun per zak selisih Rp 200 Rupiah per karungnya. Disebabkan pihak angkutan Cuma menyedikan ongkos bawa turun Rp 300 per zak, sementara aturan Tim SPSI kami Rp 500 rupiah per karungnya. Kebijakan solusi tambahan Rp 200 rupiah per karungnya bertahan sangat sulit hingga sore hari baru disetujui,” demikian urai oknum SPSI setempat yang menilai kalau oknum mantan Kadis Perhubungan Bireuen tersebut gampang menyepelekan orang lain.

Namun entahlah, yang pasti tugas dan amanah yang diemban melalui Dinas pimpinannya tidak terlepas dari pengawasan publik dan pihak-pihak resmi pemerintah tak terkecuali KPK. Jikapun keakuratan data penerima serta nilai bantuan Antisipasi suasana Pandemi Covid – 19 ataupun sampai nekat bermain fee (cashback) dari nilai sebesar 24 Milyar jumlah harga tiga jenis barang tiga kali (tiga bulan ) yang akan dibelanjakan dipastikan akan berurusan dengan Tim KPK . Dan yang harus diyakini bahwa Tim dari Lembaga KPK itu tidak semudah menaklukkan anggota Tim PKK. (Roesmady)

Pos terkait