Good Governance Harus Selaras dengan Good Media dan Good People

Medan,BN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) DR Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan berbagai pihak termasuk media massa dan masyarakat turut berperan serta dalam mewujudkan Good Governance. Media massa harus selaras dengan Good Media dan masyarakat dengan Good People.

Media massa lanjut Erry mempunyai peran dan kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa yaitu jujur, suka menolong, menjunjung tinggi kebenaran, menegakan keadilan dan bertanggungjawab.

“Saat ini kita dituntut dengan Good Governance. Media juga harus Good Media dan masyarakatnya juga harus Good People agar selaras. Pemilik dan pengelola media massa dan wartawan harus memiliki dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,”ujar Gubsu Erry saat membuka Seminar Informasi Aktual “Media Massa Vs Media Sosial yang digelar Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut di Hotel Four Point by Sheraton Jumat (27/10/2017).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabiro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus dan para narasumber sekaligus pemateri, Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adil Prasetyo, Dosen Pasca Sarjana UI Dr Irwansyah SSos MA, dan J Anto.

Dalam kesempatan tersebut Gubsu menyambut baik digelarnya seminar Seminar Informasi Aktual “Media Massa VS Media Sosial yang menghadirkan para nara sumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dengan seminar ini diharapkan semakin meningkatkan profesionalisme media massa khususnya di Sumatera Utara.

Bahkan Gubsu sangat setuju terkait Verifikasi media yang merupakan tugas dari Dewan Pers sebagai tuntutan demi menjaga professionalisme media itu sendiri. Beberapa poin yang penting menurut Gubsu untuk diverifikasi seperti kompetensi SDM dan kemampuan dana perusahaan pers dan juga pemenuhan kesejahteraan para wartawan.

Sementara itu Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki media massa. Setidaknya saat ini ada sebanyak 2000 media cetak, namun hanya 321 media cetak yang memenuhi syarat dan disebut profesional. Bahkan media online di Indonesia jumlahnya sebanyak 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional hanya 168 media online saja.

Dalam kesempatan tersebut lanjut Yosep, bahwa terkait pemberitaan maupun informasi yang dilahirkan media massa abal-abal tidak menjadi tanggungjawab Dewan Pers karena produk yang mereka hasilkan tidak termasuk produksi jurnalistik. Dewan Pers hanya akan mendampingi, mengawal, dan mengadvokasi insan dan perusahaan pers yang profesional.

“Dewan Pers hanya mengurus perusahaan pers dan wartawan yang profesinal serta melindunginya dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kalau media abal-abal dan oknumnya itu bukan urusan Dewan Pers,” katanya.

Senada pemateri lainnya J Anto menyampaikan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang telah membawa banyak berkah sekaligus memunculkan tantangan, terutama bagi media konvensional seperti cetak, radio dan televisi. Dalam hal pilihan informasi yang dibutuhkan, masyarakat kini memiliki akses terhadap sumber informasi yang seolah tak terbatas. Situs-situs online terus bermunculan menawarkan ragam kebutuhan informasi masyarakat.

Seperti halnya Jurnalisme warga yang merupakan aktivitas warga yang memainkan peranan aktif dalam mengumpulkan, menganalisis, melaporkan dan menyebarkan berita kepada masyarakat luas. Di sini warga atau komunitas berperan sebagai produsen, editor sekaligus distributor konten.

Namun jurnalisme warga bukan tanpa masalah. Kurangnya pengetahuan tentang jurnalisme, etika jurnalistik dan metode kerja dalam mengumpulkan fakta, kerap membuat berita yang diproduksi pewarta warga tidak berimbang, melanggar etika, kurang mendalam, bahkan tak sedikit mengarah ke fitnah bahkan hoaks.

“Karut marut ini sebenarnya merupakan peluang bagi media konvensional untuk berbenah agar usia mereka bisa bertahan panjang,”ujarnya.(ndo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *