Forkab Lhokseumawe Angkat Bicara Polimik Wali Nanggroe

B ACEH | Bongkarnews.com – ketua Forum komunikasi Anak Bangsa kota lhokseumawe (Forkab) menyekapi sikap anggota DPD-RI Ghazali Abbas tidak relevan, seharusnya lembaga wali nanggroe diperkuat bukan dilemahkan. Kamis, 15-11-2018.

Penghapusan lembaga wali nanggoe itu sangat keliru bertentangan dengan MoU Helsinki dan UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, karena lembaga wali nanggoe sudah dituangkan dalam Butir MoU Helsinki angka 1.1.7, dan diakui UUD pemerintah pusat terhadap daerah istimewa dan daerah khusus, jelasnya.

Karena, berdarakan ketentuan dalam pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 Udang-Udang nomor 11 tahun 2006 tetang pemerintahan Aceh diatur kelembagaan wali Nanggroe Aceh.

Lembaga wali Nanggroe Aceh telah dituangkan dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012, terangnya.

Sementara itu, sikap oknum DPD Aceh tersebut terlalu ceroboh dan gegabah mengiring opini dipublik tidak bijak tanpa memikir lebih dalam, seharusnya Beliau memberikan kontribusi atau kritikan bernuangsa keacehan, Supaya peran lembaga wali Nanggroe Aceh terus ditingkatkan Fungsinnya bukan melomba-lombakan Suara dihapus, tegas Azhari.

Lahir lembaga wali Nanggroe akibat peperangan di Aceh Selama 30 tahun dengan pertumpahan darah rakyat Aceh, jangan enak-enak saja mau hapus, ucap putra Nisam Antara.

Sambungnya, menjelang pileg 2019, DPR-RI Aceh kembali cari sensasi dipublik untuk dipilih kembali oleh rakyat, namun selama menjadi senator Aceh di senayan tidak terlihat karya untuk Aceh, malah tidak malu masih cari muka lagi, sekarang masyarakat Aceh sudah cerdas, tidak mau jatuh kelubang yang sama, tegas Azhari Nisam. (Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *