Diduga Oknum Wartawan Jadi Calo Dana Desa, PWI Aceh Utara Mengecam

ACEH UTARA | Bongkarnews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara mengecam oknum mengaku wartawan bertindak sebagai calo (agen). Karena, tugas seorang wartawan hanya mencari, mengumpul dan mengolah data untuk dijadikan berita.

Ketua PWI Aceh Utara, Sayuti Achmad kepada Media, Rabu (17/10) mengatakan, praktek yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut tidak sesuai dengan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya, apalagi meresahkan para kepala desa di Kabupaten Aceh Utara dengan dalih menawarkan kerjasama.

Menurutnya, pihaknya telah banyak menerima laporan adanya wartawan yang bertindak sebagai calo yang menawarkan kerja sama dalam bentuk bimtek (bimbingan teknis) serta pengadaan barang dan jasa. Diantaranya pengadaan sajadah, pengadaan teratak dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) kepada para kepala desa  di beberapa gampong (desa) dalam  wilayah Kabupaten Aceh Utara.

“Wartawan bukan bertindak sebagai calo, agen dan bodyguard serta menakut – nakuti nara sumber. Fungsi jurnalis ialah sebagai kontrol sosial, bukan malah sebaliknya meraup keuntungan pribadi dari ADD yang telah diluncurkan Pemerintah sejak beberapa tahun lalu,” jelas Sayuti Achmad.

Dijelaskan Sayuti, wartawan jangan terlibat menggerogoti dana desa dengan berbagai modus. Tetapi, wartawan harus mengawasi penggunaan ADD yang dikelola oleh aparatur gampong. Wartawan berkewajiban mengotrol, bukan ikut menggerogoti dana itu dengan berbagai modus penawaran.

“Selama ini, kami telah banyak menerima laporan dari sejumlah kepala desa. Bahkan, bukan pejabat tingkat desa dan kecamatan saja, namun dari para kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA serta pejabat tingkat kabupaten pun merasa resah dengan kehadiran oknum wartawan tersebut,” tandasnya.

Modus yang dilakukan, kata dia, dengan menawarkan kerja sama pengadaan barang untuk proyek yang bersumber dari ADD dan ada juga yang menawarkan kerja sama dalam bentuk Bimtek. Tak jarang dari oknum tersebut jika tawarannya ditolak oleh kepala desa maupun target lainnya maka ia akan mecari keselahan untuk menjadi senjata bagi dirinya.

Standar Kompetensi

Wartawan profesional adalah wartawan yang mengetahui peran dan fungsinya sebagai wartawan. Bukan memanfaatkan id card sebagai senjata untuk menakut-nakuti kepala desa maupun pejabat publik secara umum.

Saat ini, sebut Sayuti, pihaknya sedang melakukan penyaringan wartawan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hal ini merupakan realisasi dari Perturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Kompetensi Wartawan dalam mengupayakan perbaikan pemberitaan melalui unsur paling mendasar yakni kualitas dan kredibilitas wartawan bersertifikasi. Selain itu, standar kompetensi tersebut juga bagian dari upaya Dewan Pers menertibkan wartawan yang hanya memanfaatkan Id Card sebagai senjatanya.

“Nara sumber berhak menanyakan tanda pengenal dan standar kompetensi wartawan. Jika wartawan bersangkutan telah memiliki standar kompetensi dibuktikan dengan tanda pengenal khusus yang diterbitkan Dewan Pers. Jika tidak mampu menunjukkan kartu UKW, maka nara sumber berhak menolaknya,” tegasnya.

Untuk itu, Sayuti Achmad meminta kepada seluruh pejabat publik bila merasa resah dengan tingkah laku oknum mengaku wartawan agar segera melaporkan kepada pihak berwajib dan organiasasi wartawan yang telah diakui Dewan Pers dan Pemerintah, seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).(rel)

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas