Binjai Corruption Watch, Pahit-Manis Duit Taktis - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

Binjai Corruption Watch, Pahit-Manis Duit Taktis

Binjai Corruption Watch, Pahit-Manis Duit Taktis

example banner

Liputan : Uden

BINJAI | Bongkarnews.com – DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bergulir sejak Juli 2005. Seiring perjalanan waktu, dana lunak pemerintah tersebut dianggap sangat empuk. Ada disalurkan sesuai aturan, bahkan banyak pula yang terperangkap jaringan. Pahit dan manisnya duit taktis bisa jadi ‘bola gelinding’ yang sangat praktis.

 

Nah, bicara enaknya dana BOS telah dirasakan oleh eks Kadis P&P Langkat, Salam Syahputra. Dengan mengutip sejumlah dana kepada kepala sekolah, toh akhirnya sang kadis ‘merengek’ terciduk tim Saber Pungli Polda Sumut. Ujung-ujungnya, dunia tercoreng akibat langkah naif yang tak layak ditiru itu. Malahan, mungkin tak hanya Salam Syaputra yang jadi pesakitan, tapi sejumlah kasus penyalahgunaan bantuan pemerintah itu juga menjadi pundi-pundi para kepala sekolah dalam beraksi memperkaya diri pribadi.

Sedang bicara pahit dana BOS, baru-baru sejumlah kepala sekolah di Binjai dan Langkat mengaku mengeluh. Bukan soal potongan atau dana gono-gini yang harus disalurkan. Tapi lebih kepada ‘lelet’nya pemerintah dalam penyaluran dana tersebut. Ujuk-ujuk pihak sekolah bahagia malah membawa sengsara.

Kondisi akibat telatnya pencairan dana BOS bukan tanpa alasan semata. Pasalnya, untuk menutupi kegiatan proses belajar mengajar, para kepala sekolah mengaku terpaksa putar otak. Ya, dengan kata lain harus mencari pinjaman demi kelangsungan pendidikan.

Seakan inilah potret buram penyaluran dana BOS yang terjadi setiap tahun terkhusus triwulan pertama. Menyangkut ‘putar’ otaknya kalangan kepala sekolah ditanggapi oleh lembaga pemerhati korupsi di Binjai yakni LSM BCW.

Melalui dewan pakar Binjai Corruption Watch (BCW), Abdul Jaini Sembiring mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini terutama telatnya pencairan dana BOS.

“Jadi kasus ini (telatnya pencairan dana BOS) sudah sering dibahas BCW dalam topik diskusi intern,” terangnya kepada BN, kemarin.

“Herannya apakah persoalan ini pernah menjadi bahan pemikiran oleh Komisi Pendidikan baik di DPR RI mupun DPRD? Jelas ini proses tidak sehat dan jangan dianggap biasa dan malah membiasakannya. Jangan kaget jika hal ini dianggap biasa, jangan-jangan APBD Daerah bisa ngutang juga didahulukan oleh kepala daerah,” singgung Jaini yang juga Ketua AMPI Kota Binjai.

Dia pun mempertanyakan peran kepala daerah setingkat gubernur hingga bupati/walikota, begitu juga dengan para wakil rakyat serta dewan pendidikan.

“Pernahkan memikirkan beban para kepala sekolah pengguna dana BOS? Dari ratusan juta bahkan miliaran rupiah per Sekolah, kepala sekolah harus terlebih dahulu mencari pinjaman dana. Adilkah ini? Mana mata hati penyelenggara negara yang katanya peduli pendidikan?” sesalnya.

Lebih jauh lagi tanpa diminta, para penyelenggara pemerintahan di daerah seharusnya tidak boleh diam menyikapi kondisi itu bahkan bukan sedikit para penyelenggaran selalu bicara pendidikan dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Tetapi, dalam persoalan keterlambatan pencairan dana BOS setelah satu triwulan berjalan, ini bukan persoalan baru.

Dan khusus untuk Kota Binjai, pihaknya ingin tahu apa sikap dan pandangan walikota dan wakil rakyatnya. Jangan abaikan persoalan ini karena bisa berakibat buruk bagi duni pendidikan di Binjai.

“Tidak ada salahnya walikota dan DPRD menyikapi masalah ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ditegaskannya, jangan beralasan ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan yang penting ada upaya sekali pun tidak mengubah keadaan. “Setidaknya kita sudah berbuat untuk daerah kita,” ketus Jaini.

“Jadi seorang pemimpin harus bisa membaca keadaan dan berbuat. Soal hasil nanti. Pastinya keterlambatan pencairan dana BOS merupakan kegagalan nasional dalam proses belajar-mengajar,” tandasnya.

example banner