Berdalih Dalam Jawaban Tertulis, LSM STRATEGI Soroti Kinerja Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

  • Whatsapp

Tebing Tinggi I bongkarnews.com-Diduga berdalih tunduk terhadap Undang No 3 Tahun 1951, pasal 5 bagian III tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Romoden Lubis, tidak mau memberi salinan atau fhotocopy laporan para pengusaha kepada pemohon informasi.

Kami sangat menyesalkan jawaban tertulis dari Kepala UPT Pengawasan ini yang menganggap laporan pengusaha atas jumlah dan upah pekerja merupakan rahasia negara.

Bacaan Lainnya

Demikian disampaikan Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan saat pres relis bersama beberapa wartawan di kantornya, di Jalan Bukit Kunyit Kota Tebing Tinggi, Rabu (20/10/2021) pagi.

“Padahal dalam surat klarifikasi permohonan informasi No 087/DPK LSM STRATEGI/TT/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 kepada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, LSM STRATEGI hanya meminta salinan fhotocopy laporan para pengusaha terkait jumlah pekerja dan upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja,” terangnya.

Dijelaskan Ridwan, dari isi surat No 526-7/DTK/WIL II/SU/2021 yang ditandatangani Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dirinya selaku Kepala UPT tidak berhak untuk memberikan keterangan terkait laporan para pengusaha kepada pemohon informasi.

“Dengan beralasan adanya Undang-Undang No 3 Tahun 1951, pasal 5 bagian III, yang menyatakan “Pegawai pegawai Pengawas Perburuan beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut diluar djabatannya WAJIB merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan yang didapatnya berhubungan dengan djabatannya. Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan ini tidak mau memberi salinan laporan para pengusaha atas jumlah dan upah pekerja tersebut,” tandasnya.

Menurut Ridwan, atas jawaban ini, Kepala UPT ini diduga telah mengangkangi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP). Selain itu, patut diduga Kepala UPT, berdalih menutupi kebobrokan pengusaha di Kota Tebing Tinggi.

“Sebab, sebelum surat ini dilayangkan ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menyatakan sejak tahun 2017 semua laporan dari pengusaha langsung ditujukan kepada UPT Wilayah III. Jadi untuk data jumlah pekerja dan gaji pekerja semua ada pada UPT Pengawasan dan terkait penerapan UMK Dinas Ketenagakerjaan Tebing Tijggi hanya mensosialisasikannya saja,” ungkapnya.

Lanjut Ridwan, dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh Informasi dan kewajiban Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana.

Maka itu, dari isi surat jawaban yang ditandatangani Kepala UPT ini diduga juga telah terjadi konsfirasi antara para pengusaha dengan Kepala UPT guna untuk menutupi kesalahan para pengusaha yang selama ini tidak mematuhi Peraturan PerUndang-Undangan tentang Ketenagakerjaan karena seyogianya laporan para pengusaha ini bukanlah rahasia negara yang harus dirahasiakan.

“Atas hal ini, LSM STRATEGI akan menindaklanjutinya secara hukum,” tegasnya. (Rst)

Pos terkait