BANDA ACEH | BN – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat berbincang dengan sejumlah pengungsi yang ditampung di Kantor Yayayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA),Minggu 7/5/2017,didampingi salah seorang Advokat YARA, M Zubir SH
Nasir Djamil, mengatakan Pemerintah Aceh Besar lebih kejam dari Ahok, sebab telah menggusur paksa puluhan pengungsi korban tsunami dari Barak Bakoy, Aceh Besar, dan membiarkan mereka terlantar begitu saja .
Hal itu disampaikan disela Nasir Djamil, mengunjungi para pengungsi tsunami korban gusuran paksa, yang sudah beberapa hari terpaksa ditampung di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Minggu (7/5).
” Ini lebih kejam dari Ahok, semestinya mereka menyediakan tempat sementara, dimana ada rumah kosong untuk ditempatkan, saya tidak paham cara berpikirnya Pemerintah Aceh Besar ini,” kata politisi PKS itu.
Nasir Djamil menjelaskan bahwa hak – hak untuk mendapatkan perlindungan, tercantum dalam Undang- Undang Dasar (UUD 45), yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah wajib melindungi dan mensejahterakan warganya.
” Kita prihatin atas kejadian ini, dan saya juga bingung, kenapa yang begini – begini tidak bisa diatasi, rakyatnya dibiarkan tidak diurus, dan saya juga kaget, tempat tinggal pengungsi tsunami di bongkar,” tandasnya.
Dia sangat menyesalkan terkait lemahnya upaya pemerintah Aceh besar mengatasi persoalan yang kini terus menjadi perhatian publik luas.
” Rasanya tidak masuk akal kalau pemerintah tidak bisa mengatasi ini, YARA saja bisa nampung, masak pemerintah tidak bisa? padahal YARA hanya LSM yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya sarana prasarana saja bisa menampung seperti ini, pemerintah seharusnya bisa berbuat lebih,” tegas Nasir Djamil didampingi para Advokat YARA, Yudi dan Muhammad Zubir.
Dia menyebutkan, dirinya akan membawa kasus terlantarnya pengungsi tsunami korban gusuran paksa pihak Pemerintah Aceh Besar ini ke pimpinan DPR di Jakarta.
” Saya akan laporkan kasus ini ke pimpinan DPR, ini tergantung Pemerintah Aceh Besar, mau dibesarin atau tidak,” tandasnya dihadapan para pengungsi.
Dia menambahkan, seharusnya Pemerintah Aceh Besar malu atas persoalan ini, apalagi secara terus – menerus menjadi bahan pemberitaan di berbagai media baik lokal maupun nasional.
” Seharusnya persoalan ini tidak boleh terjadi, walaupun mereka salah, namun tidak bisa diperlakukan seperti sekarang ini, kecuali Pemerintah Aceh Besar tidak punya malu, apalagi tidak merespon berita ini,” ujarnya.
Nasir Djamil menekankan, seharusnya Pemerintah Aceh Besar pro aktif dalam hal penanganan kasus ini, dan tidak membiarkan warganya terlantar tanpa ada kejelasan mengenai nasib mereka.
” Menurut saya ini kacau, apapun posisi mereka, apakah mereka salah atau tidak, mereka harus diurus. Jika ada kesalahan administrasi pada mereka, atau ada yang masih kurang, seharusnya pemerintah yang menjemput bola,” ujarnya.
Menurut dia, jika pemerintah serius menanganinya, seharusnya persoalan pengungsi ini sudah selesai sejak lama.
” Mereka ini tidak diurus, tapi dibiarkan. Jadi, kalau radikalisme muncul karena adanya ketidak-adilan, maka menurut saya itu wajar, sebab persoalan ini kalau dibiarkan bisa menjadi bibit radikalisme, ini yang harus diperbaiki, dan kalaupun mereka ini salah, maka harus diperbaiki, tidak boleh seperti ini,” tukasnya.
Dia juga menjelaskan, tujuan mengundang awak media, agar masyarakat mengetahui persoalan yang terjadi di Aceh saat ini, terutama di Aceh Besar.
“Hingga saat ini, permasalahannya belum selesai, tempat tinggal saja tidak ada, ini sudah jauh-jauh hari sudah disuarakan, pihak media sudah sangat membantu, namun respon pemerintah Aceh Besar tetap belum ada,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan, ada sejumlah wartawan di Jakarta, yang terus menanyakan perihal yang dialami Berlian Silalahi, salah seorang diantara korban tsunami tersebut, yang lumpuh dan kemudian secara mengejutkan, mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri beberapa waktu lalu, akibat deritanya yang tak berkesudahan dan harus menanggung kesedihan mendalam akibat digusur paksa. (Az)
