Medan,BN -Wakil Gubernur Sumatera Utara Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung menyambut baik agenda kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Analisi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang berlangsung oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (22/3/2017).
Dalam sambutannya, Wagubsu mengatakan tema kegiatan FKK tentang Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM yang profesional dan akuntabel menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dirasa sangat sesuai dengan situasi di Sumatera Utara yang sedang bergiat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintah, Nurhajizah mencontohkan, bulan lalu Pemprovsu sudah mencanangkan pelayanan simpel paten yaitu untuk mempermudah pengurusan perizinan kepada masyarakat. Pelayanan pengurusan melalui online akan membuat masyarakat lebih terlayani.Dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat diharapkan kepercayaaan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) dapat meningkat.
“Kepercayaan pemerintah pusat kepada Pemprovsu masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya anggaran yang disalurkan kepada Sumut hanya berkisar 10 T. Sementara DKI jakarta mencapai 72 T. Anggaran yang terbilang kecil itu 8,3 T digunakan untuk belanja pegawai sementara 1,7 T digunakan untuk tambal sulam pembangunan,” ujar Nurhajizah.
Nurhajizah juga mengajak semua aparatur untuk memperbaiki kinerja sesuai tupoksi dan bebas dari KKN.Mengajak seluruh aparatur melakukan reformasi birokrasi secara profesional dan berintegritas.
Acara dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementrian Politik Hukum dan Keamanan Suwarsono.
Agenda kegiatan FKK analisis kebijakan tata kelola pemerintahan di isi berbagai paparan. Topik perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi 2016 disampaikan Sekertaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Didid Noirdiatmoko.
Topik strategi dan kebijakan penataan SDM aparatur sipil negara menuju pemerintahan yang profesional disampaikan oleh sekretaris deputi bidang SDM aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Serta Topik arah kebijakan penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif yang di paparkan oleh staff ahli menteri dalam negeri bidang pemerintahan Suhajardiantoro. Acara dihadiri seluruh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(ndo)
