Parapat,BN – Rencana kerja pembangunan Kabupaten/Kota di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara tahun 2018 akan dititik-beratkan pada pengembangan sektor pariwisata. Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta sembilan pemerintah kabupaten/ kota di kawasan datarantinggi mendukung program prioritas nasional Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Hal itu ditekankan Gubsu saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut tahun 2017 di Hotel Ina Parapat, Rabu (22/03/2017). Pembahasan rencana kerja pembangunan tersebut khusus untuk wilayah dataran tinggi yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Karo dan Kabupaten Toba Samosir.
Hadir dalam acara tersebut Bupati/walikota kawasan Dataran Tinggi, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut dan Kabupaten/kota, para Kepala Bappeda dan staf ahli, asisten dan Kepala SKPD lingkup Pemprovsu. Dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk meng-himpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan di daerah tersebut Gubsu menekanka agar kawasan dataran tinggi memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi mendukung KSN Danau Toba.
Dia merinci pembanguan infrastruktur yang membutuhkan dukungan Pemkab/Pemko di antaranya pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung-Sibolga. “Daerah perlu mendukung terutama dalam proses pembebasan lahan yang akan dilaksanakan persiapannya pada seksi 1 Tebingtinggi-Pematang Siantar,” ungkap Gubsu.
Selain itu, dukungan juga dibutuhkan dalam proyek pemantapan jalan lingkar Pulau Samosir, meningkatkan akses jalan lingkar luar Danau Toba dan jalan-jalan akses antar kabupaten.”Dukungan lain adalah untuk menjadikan Bandara Sibisa dan Silangit sebagai simpul transportasi udara dan dapat menjadi simpul utama kawasan serta pembangunan pelabuhan penyeberangan berstandar internasional,” sambung Gubsu.
Infrastruktur dasar lain yang perlu dibangun di KSN Danau Toba adalah air bersih, sanitasi (pengolahan air limbah dan persampahan), listrik, telekomunikasi dan lainnya. Penyedian infrastruktur dasar tersebut diprioritaskan di pusat-pusat kegiatan utama di Sidikalang, Pangururan, Dolok Sanggul, Tarutung, Balige, Parapat dan Merek.
Pemerintah juga membutuhkan dukungan Pemkab/Pemko di kawasan dataran tinggi untuk penyiapan daya tarik wisata dengan segala fasilits pendukungnya. Termasuk mempersiapkan SDM pelaku bisnis pariwisata.“Semua kegiatan tersebut agar dilakukan dalam kerangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di KSN Danau Toba dan umumnya di kawasan dataran tinnggi,” ujar Gubsu.
Selain itu, Gubsu juga meminta dukungan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei di Kabupaten Simalu-ngun. “Terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya,” harap Gubsu.
Gubsu mengatakan, sebagai wilayah strategis yang diprioritaskan secara nasional, Kabupaten/kota di dataran tinggi agar memaksi-malkan momentum untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Sumut Irman menjelaskan Pra Musrenbang 2017 merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.“Saat ini momentum perubahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan dimulainya implementasi aplikasi system perencanaan pembangunan terintegrasi berbasis elektreonik yang disebut e-Sumut Provsu. Elektronik Sistem usulan Musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera ini merupakan konversi perencanaan konvensional ke metode berbasis elektronik,” paparnya. (ndo)
