700 KK Cuma Bisa Pasrah 

PELALAWAN | bongkarnews.com – Sempat tertunda beberapa kali, eksekusi pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ) akhir bisa dilakukan, Jumat (17/1).

Eksekusi itu dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT PSJ dalam kasus koorporasi penanaman dan pembibitan sawit tanpa izin di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan.

Memang, terpantau kru BN pada Senin (13/1), eksekusi batal dilakukan. Bahkan warga pun memastikan tetap mempertahankan lahan hingga titik darah penghabisan.

Disebutkan, ada sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK) yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Mereka pun sempat mendirikan tenda di beberapa titik lokasi lahan.
Sebanyak 40 tenda sudah didirikan untuk berjaga-jaga sekaligus memasang spanduk atas tuntutan mereka.
Dari beberapa tuntutan mereka, ada satu spanduk yang cukup besar yang berisi tuntutan ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dalam mencari keadilan.

Ketua kelompok tani yang bernaung di bawah Koperasi Gondai Bersatu, Rosidi Lubis sebelumnya mengatakan akan tetap mempertahankan lahan dan kebun sawit mereka apa pun resikonya.

Dia pun mempertanyakan kenapa baru sekarang permasalah ini muncul setelah 23 tahun mereka menggarap lahan tersebut dan sudah menjadi kebun yang menghasilkan.

“Kenapa baru sekarang masalah ini muncul? Kemana mereka (PT NWR, red) selama 23 tahun? Dari kebun ini kami sudah mendapatkan hasil untuk menghidupi kebutuhan keluarga kami. Jadi kalau sekarang mau dieksekusi ya pasti masyarakat tidak akan terima,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, lahan yang akan dieksekusi seluas 3.323 hektar telah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun, dan telah dijadikan kebun kelapa sawit yang bernaung di bawah Kelompok Tani dan Koperasi dengan pola KKPA atau bapak angkat, dengan bapak angkatnya PT Peputra Supra Jaya (PSJ).

Namun beberapa tahun belakangan, timbul gugatan oleh PT NWR selaku pemegang lahan konsesi dan berakhir dengan keputusan Mahkamah Agung No. 1087K/Pid.Sus.LH/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa areal yang sebelumnya disita dalam perkara in cassu sbg barang bukti No 315 kemudian dalam amarnya di rampas untuk negara melalui dinas LHK cq PT NWR. Sehingga berdasarkan putusan tersebut jaksa kemudian segera melaksanakan eksekusi dengan cara membuatkan berita acara penyerahan lahan yang dirampas tersebut kepada negara melalui Dinas LHK Riau.

“Artinya dari lahan seluas 3.323 hektare ini, seluas 1.723 hektare di antaranya kebun sawit (plasma) kami. Sedangkan sisanya seluas 1.600 hektare merupakan lahan (Inti) PT PSJ selaku bapak angkat kami dalam pola KKPA. Jadi, bagaimana pun juga akan tetap mempertahankan lahan kami ini hingga titik darah penghabisan,” paparnya.

Sementara itu Estate Manajer Kebun  PT PSJ Toni Malayadi bersama Humas Saputra Hidayana menambahkan, pihaknya telah memiliki izin sah dari Kementerian Perkebunan untuk mengelola lahan kebun sawit tersebut. Di mana lahan ini dilakukan dengan sistem pola kemitraan KKPA bersama Koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti.

“Jadi, ada plasma pasti ada inti. Artinya, kami dari PT PSJ bersama mitra kami Koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti, akan terus berjuang agar lahan ini tetap dapat kami kelola. Dan dalam perselisihan ini, kami melalui kuasa hukum telah mengajukan peninjauan kembali (PK) dan telah diterima oleh pihak PN Pelalawan untuk diteruskan ke MA (Mahkamah Agung, red),” bebernya seraya memutus pembicaraan melalui selulernya.(RI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *