Menyikapi adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi di Kelurahan Aek Tampang, Inspektorat Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemberantasan pungli di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Saat dikonfirmasi awak media(09/07), Kepala Inspektorat Kota Padangsidimpuan menyampaikan bahwa segala bentuk pungutan kepada masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum tidak dapat dibenarkan dan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Inspektorat juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pungli dalam pelayanan publik. Laporan masyarakat dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Terkait dugaan pungutan sebesar Rp150.000 dalam pengurusan surat ahli waris di Kelurahan Aek Tampang, Inspektorat menyatakan akan mendukung proses penelusuran apabila terdapat laporan resmi maupun informasi yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan internal pemerintah.
“Prinsipnya, Inspektorat mendukung penuh pemberantasan pungli di Kota Padangsidimpuan. Setiap laporan yang memenuhi syarat akan diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” demikian penegasan yang disampaikan Kepala Inspektorat.
Masyarakat berharap komitmen tersebut tidak hanya menjadi pernyataan semata, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah konkret apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam pelayanan publik. Penanganan yang transparan dan profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan setiap warga memperoleh pelayanan administrasi tanpa adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(JH. Lubis/H.S. Pulungan).
