BATUBARA | BONGKARNEWS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Rodial, serta dihadiri oleh Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Gerindra atas pandangan umum yang telah disampaikan.
recommended by
BTC Income
Investasikan 15 Menit Sehari dan Dapatkan 16 Juta Sehari!
Lihat caranya
Pemerintah menyatakan kesepahaman terkait pentingnya efektivitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, apresiasi juga diberikan atas dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
Terkait kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, pemerintah daerah menyampaikan bahwa kajian akan dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, pemerintah mengapresiasi masukan konstruktif yang diberikan, serta menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyederhanaan layanan publik, peningkatan profesionalitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Karya Pembangunan Nasional, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang hampir mencapai 100 persen, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 93,08 persen.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan di masa mendatang.
Terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah menjelaskan bahwa penggunaannya telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi bencana, tingkat kerusakan, serta sumber pendanaan yang tersedia, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Selanjutnya, kepada Fraksi KDRI, pemerintah menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi berasal dari sisa kegiatan yang belum terealisasi.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna menghasilkan rekomendasi perbaikan ke depan.
Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala OPD telah melalui proses uji kompetensi dan lelang jabatan, dan saat ini masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
Sementara itu, terkait status Plt kepala sekolah, disebabkan oleh masa periodisasi dan proses evaluasi jabatan serta adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.( Sy)
