Walikota Subulussalam Ingatkan ADD Gampong Jangan Lakukan Penyimpangan

SUBULUSSALAM | BN – Setelah acara sosialisasi TP4D. Walikota Subulussalam H . Merah Sakti.SH dalam keterangan pers. terhadap beberapa media massa baik media cetak maupun elektronik online. yang di dampingi oleh kepala kejaksaan Negeri Aceh singkil di depan Aula Tp PKK pendopo WALIKOTA yang dilaksanakan pada hari kamis. 24 Agustus 2017,

Setelah beberapa media pers mengkonfirmasi tentang masalah oknum kepala desa yang sedang berurusan dengan kasus pelanggaran hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, mengenai penggunaan dana desa dan penyelewengan anggaran dana desa.
Walikota subulussalam H.merah Sakti.SH dengan tegas mengatakan bahwa “bagi para kepala desa yang berurusan dengan hukum akan  di proses oleh kejaksaan Negeri Aceh Singkil” beliau juga mengatakan  kepada seluruh kepala desa bahwa” sejak anggaran ADD 2015-2017 dari dana APBN jangan coba coba melakukan penyimpangan penggunaan nya. itu adalah dana publik” tegas Walikota.

Bagi desa desa yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan  sudah kita lakukan proses hukum yang sedang berjalan, maka hari ini sudah kita panggil masing masing kepala desa dan camat untuk menghadiri acara TP4D dalam rangka pencegahan pengamanan pembangunan pemerintah,walaupun kehadiran terlambat .kemungkinan besar dengan secara tiba tiba akan diberlakukan absensinya kehadiran.

Walikota subulussalam H.Merah Sakti.SH berjanji akan melakukan sosial kontrol secara periodik atau sebulan sekali atau triwulan sekali dengan melibatkan tim SEKDA dan KEPOLISIAN dan kalau  perlu tim gabungan, Apakah benar di kerjakan pembangunan fisik atau berapa persen yang dikerjakaan atau tidak sama sekali alias fiktif. Mengenai hal ini  akan dilakukan pengawasan dan pemantauan ke lapangan disetiap desa katanya.

Dan mengenai hal kepala desa yang bermasalah dengan penggunaan dana desa.sempat kita bela di kejaksaan karna ketidak pahaman, kepala kejaksaan Negeri Aceh singkil Irwansyah.SH.MM mengatakan seperti keterangan Walikota. “permasalahan  dalam proses laporan sudah kita lakukan memang kita bukan membela kepala desa yang salah,tapi melihat kesalahan apa yang terjadi kita proses apalagi kepala desa adalah Aparatur konstusional apakah kesalahan admistrasi atau kesalahan prosedur kita tetap proses.

saat ini ada sekitar lima laporan yang kita terima baik dari kota subulussalam dan kab. Aceh singkil, namun permasalahan masih dalam proses.kalau ada kesalahan mengarah kepada kepentingan negara harus kita tindak  sesuai dengan prosedur hukum. Dan  Sesuai dengan undangan undang yang berlaku. sementara ada dua kepala desa sedang dalam proses laporan yang memberatkan satu dari kota subulussalam dan satu lagi dari kab. Aceh singkil”(sjp)

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas