Wali Kota Medan Hadiri Pembukaan Rakernas APEKSI XII

example banner

Malang, BN-Wali Kota Medan, Drs H T DzulmiEldin S MSi menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7/2017). Dalam Rakernas kali ini, APEKSI mengusung tema, “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pembangunan Nasional”.

Rakernas yang berlangsung selama tiga hari ini dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, TjahjoKumulo. Pembukaan turut dihadiri Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, Gubernur JawaTimur, Soekarwo dan 98 Wali Kota seluruh Indonesia.

Selaiin merealisasikan anggaran dasar APEKSI, tujuan digelarnya Rakernas ini guna memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana perlindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi. Di samping itu memperoleh kejelasan nasional pemerintah tentang tata laksana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan aspek perlindungan hukumnya.

Kemudian untu kmemperoleh penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan bagi pejabat pemerintah daerah serta menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis tentang kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Terakhir, menyusun rencana kerja APEKSI tahun 2018 sertapenetapankotaselanjutnyasebagaituanruamhpelaksanaRakernas APEKSI XIII 2018.

Dalam sambutannya sebelum membuka Rakernas APEKSI tersebut, Mendagri mengingatkan kepada seluruh Wali Kota yang hadir agar setiap kali mengambil kebijakan harus berkoordinasi dan melibatkan dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diantaranya kepolisian dan kejaksaan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Jika hal itu dilakukan, Tjahjo optimis kebijakan yang diambil tidak akan ada masalah kedepannya. Diungkapkannya, selama dua tahun menjabat Mendagri sekitar 3.300 peraturan daerah yang dibatalkannya. Hal itu dilakukan karena perda yang dibuat tersebut bermasalah dan terbukti tidak melibatkan unsur Forkopimda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penerbitannya.

Selain itu tambah Tjahjo lagi, setiap kali mengambil keputusan maupun kebijakan, seluruh kepala daerah, termasuk Walikota harus memahami area rawan korupsi agar tidak kesandung hokum kedepannya. Adapun area rawan hukum yang dimaksudnya seperti penyusunan anggaran pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, hibah, bantuan sosial (bansos)serta belanja perjalanan dinas.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Hj Airin Rachmi Diany dalam laporannya mengungkapkan, selama kurun waktu lebih 10 tahun terakhir ini, para Apratur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan lainnya seperti Gubernur, anggota DPRD, Bupati danWali Kota masih diselimuti rasa ketakutan karena khawatir akan dikriminalisasikan maupun melakukan kesalahan administrasi yang akhirnya dipidanakan.

Berangkat dari dari itulah, jelas Airin, APEKSI sebagai organissi strategis menginisiasi Rakernas XII APEKSI 2017 mengangkat tema yang menyangkut implementasi perlindungan hokum bagi para pejabat daerah dalam rakernas tersebut.

Sementara itu Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap, Rakernas XII APEKSI ini dapat menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya menguatkan pemerintah kota dalam semangat pembangunan untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi, guna memajukan dan mengembangkan kotanya masing-masing, Termasu, dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakatnya.(ft)

EPAPER BONGKARNEWS