Walau Ada Surat Sakti, Kasatpol PP Medan Tegaskan Bangunan Tetap Dibongkar

MEDAN I bongkarnews.com – Terkait adanya oknum DPRD Medan ES yang diberitakan media  massa, mengirimkan surat penundaan pengosongan dan pembongkaran rumah warga bermasalah di Jalan Mangkubumi Medan, dibenarkan Kasat Pol PP Kota Medan H Syofyan.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan beberapa saat sebelum rapat Pansus Covid 19 di gedung DPRD Medan, Selasa 4 Agustus 2020. Meskipun adanya surat permohonan [ES] itu, namun Satpol PP tetap dilakukan pembongkaran bangunan rumah di Jalan Mangkubumi Medan.

Bacaan Lainnya

“Ini tetap kita laksanakan karena sudah jauh-jauh hari sudah kita jadwalkan,” kata Sofyan. Pembongkaran dilakukan, lanjutnya, karena kita menerima permintaan dari Dinas Perkim untuk melakukan pembongkaran bangunan rumah yang dinilai Dinas Perkim telah melanggar Perda. “Bangunan itu tanpa IMB dan letaknya di gang kebakaran,” tandas Syofyan.

Ini kita laksanakan, ungkapnya, sesuai perosedur dan penjadwalan serta sekedul. Ketika disinggung menyangkut dugan stempel palsu di atas surat permohonan tersebut, dirinya tidak tahu tata laksana surat di DPRD Medan. ” Yang jelas surat permohonan itu menggunakan stempel,” tutur Sofyan.

Sebelumnya baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan [BKD] DPRD Medan Burhanuddin Sitepu menegaskan, Satpol PP itu berfungsi sebagai eksekutor Perda.

“Jika proseduralnya sudah terlalui, Satpol PP tidak melihat siapa yang membuat surat, siapa menelepon. Itu harus  tetap dilaksanakannya. Perintah dibongkar, ya bongkar,” tegas Burhanuddin yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Medan.(ft)

Pos terkait