Usut Proyek Aspirasi Rp 88,9 M

INI kisah duit rakyat yang terbuang sia-sia. Jumlahnya miliaran rupiah. Bergulir pada 2017 dengan bentuk pengadaan buku pelajaran. Namun sayang, penggunaan anggaran terendus salah kaprah. Kabar beredar bahkan banyak pihak terlibat. Benarkah?

Banda Aceh | Bongkarnews.com – Tak pelak, belum diusutnya kasus ‘sikat-sikut’ duit rakyat menjadi tanda tanya besar di kalangan pengamat di Provinsi Aceh. Ya, salah satunya Presidium Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS). Melalui Ketua FANAPDS, Hasnawi Ilyas berujar keras.

Dengan tegas, dia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek pengadaan dan pengelolaan buku untuk perpustakaan kabupaten dan kota se-Provinsi Aceh tahun 2017 yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Proyek yang katanya diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga senilai Rp 88.917.493.050, berembus kabar bergelimang ‘dosa’ dan sarat masalah.

“Setahu saya proyek tersebut tidak ditender. Paketnya dipecah-pecah jadi 455 paket penunjukan langsung (PL) dengan nilai di bawah 200 juta rupiah,” ungkap Hasnawi Ilyas kepada BN, kemarin.

Dari informasi yang diperoleh timnya, anggaran belanja hibah pengadaan dan pengelolaan buku tersebut awalnya direncanakan Rp 74,9 miliar, lalu berubah menjdi Rp 88,9 miliar. Kemudian pihak dinas menghibahkan kepada 455 perpustakaan sekolah, yayasan dan perpustakaan gampong serta perpustakaan keliling yang ada di kabupaten/kota.

“Kami menilai proyek tersebut telah menyalahi aturan dalam mengelola dana bantuan hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran, di mana pengadaan buku tersebut diduga tidak dilakukan proses tender/pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata pria yang akrab dipanggil Awi Juli ini.

Tak sekadar menyalahi aturan, pihak FANAPDS mendapatkan informasi bahwa proyek tersebut bersumber dari dana aspirasi petinggi dan anggota DPR Aceh. Besar kemungkinan sebutnya, pihak penanggungjawab sangat kewalahan menunjukan tanda bukti pembelian Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

“Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pertanggungjawabannya fiktif,” Awi Juli menambahkan.

Pihak FANAPDS mencurigai proyek tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh lembaga pengawasan keuangan terkait pengelolaan dana hibah yang sangat mudah diselewengkan itu. Akibatnya, pihak sekolah mendapatkan buku buku yang tak pantas dibaca oleh pelajar setingkat sekolah menengah pertama atau SMP.

“Dari catatan kami, buku yang mengandung konten pornografi tersebut pernah ditemukan di SMP Negeri 2 Sungai Raya dan 19 (sembilan belas) sekolah lainnhya yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan 1 (satu) di Perpustakaan Alue Gadeng Gampong Kabupaten Aceh Timur, namun diantaranya terdapat buku yang berjudul “Perempuan bernama Arjuna 3” di SMP Negeri 2 Sungai Raya berkonten pornografi pada lembaran akhir halaman 295-303,” kata Awi Juli membeberkan permasalah proyek tersebut.

Mantan kombatan GAM ini mengingatkan, proyek tersebut bukan saja merugikan rakyat dari segi anggaran. “Kerugian moral bagi anak didik tak sanggup kita nilai dengan uang,” tegasnya.

Selain itu, lewat pemberitaan sejumlah media, pengajuan proposal untuk mendapatkan buku bantuan hibah tersebut disiapkan oleh pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Proposal tersebut ditandatangani antara ke dua belah pihak pada saat tim dari Dinas Perpustakaan Aceh menyerahkan buku kepada kepala sekolah.

“Kami menerima buku bantuan sebanyak 1.240 eksamplar, senilai Rp. 199.447.000pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 di kantor Dinas Perpustakaan Kab. Aceh Timur yang diserahkan Pak Dedi (Kabid Deposit Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh-red),” kata sumber mengutip pengakuan seorang kepala sekolah penerima manfaat dari buku hibah berkonten porno itu.

Sedangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk Muharrudin membantah keras bahwa proyek buku hibah bernilai hampir 90 miliar rupiah itu bersumber dari dana aspirasi dewan.

“Salah info mungkin, gak ada aspirasi saya untuk pengadaan buku,” demikian jawaban Tgk Muharrudin melalui pesan WhatsApp.

Selain nama Muharrudin, ada nama petinggi dan anggota DPR Aceh lainnya yang ikut terseret dalam proyek buku yang sempat diberitakan sejumlah media nasional ini. Sumber media ini menyebutkan nama Cagee dan Bang Leman. Namun hingga berita ini diturunkan, wartawan BN belum berhasil melakukan konfirmasi kepada dua nama yang disebutkan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Zulkifli Ali saat dihubungi Media Aceh melalui ponsel pribadinyanya bernomor 0821677018XX mengakui bahwa proyek pengadaan buku bernilai puluhan miliar itu benar adanya, namun dia membantah terlibat.

“Proyek tersebut direncanakan tahun 2016, sedangkan saya jadi kadis Maret 2017,” katanya.

Seperti diketahui, Zulkifli Ali dilantik Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Jumat, 10 Maret 2017, di Aula Serbaguna Setda Aceh. Dia menggantikan Drs. Mustafa.

Di lain pihak, pejabat yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut, Kabid Deposit Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Dedi Setiadi, S.Sos, saat didatangi wartawan BN untuk melakukan konfirmasi, yang bersangkutan tidak berada di kantor, meski pun jam dinding menunjukan pukul 15.00 WIB.

“Bapak belum masuk,” ujar staf di kantor. “Tunggu aja sebentar”.

Sebelumnya media BN sempat memberitakan temuan kasus beredarnya buku berkonten pornografi. Buku tersebut ditulis oleh Remy Sylado berjudul “Perempuan Bernama Arjuna 3”.

Menurut keterangan Kepala sekolah SMP N 2 Sungai Raya Syarifah Mastura bahwa buku tersebut berada di sekolahnya sejak tiga bulan yang lalu.

“Benar, buku yang Berjudul Perempuan Bernama Arjuna 3 itu memang ada di perputakaan sekolah kami, buku tersebut di kirim oleh Dinas perpustakaan provinsi aceh pada Oktober tahun lalu, tapi saya lupa tanggal pastinya,” ucap Syarifah, Rabu (31/1/2018).

“Kemarin tepatnya 30 Januari 2018, tanpa sengaja pegawai perpustakaan melihat buku bergambar nuansa porno dibaca oleh siswa, kemudian buku tersebut diambil dan langsung memberitahukan kepada saya. Namun saya belum sempat melaporkan hal ini kepada pihak Dinas, saya akui ini adalah kelalaian kami karna tidak melihat isi buku tersebut.” Ujar Syarifah

Menanggapi hal tersebut, Yunan Nasution,SH selaku Aktifis di Kabupaten Aceh Timur sangat menyayangkan atas Keteledoran Pemerintah Aceh dalam mengecek pasokan buku-buku dari luar.

“Ini masalah serius,Karena sudah sudah mempermalukan dunia Pendidikan di Negeri Serambi Mekkah ini, seharusnya Pemerintah lebih teliti terhadap buku-buku yang baru masuk, Apalagi buku bacaan bergambar,” tegas Yunan.

Yunan berharap kepada Pemerintah Aceh segera menarik kembali buku-buku tersebut yang sudah diedarkan kesekolah, dan juga harus mengevaluasi kembali atas keteledoran Dinas terkait dalam menjalankan tugasnya. (TIM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *