Sistem Zonasi PPDB Belum Layak di Kota Medan

Medan | Bongkarnews.com- Munculnya aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019 yang menerapkan sistem zonasi di Kota Medan mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Medan, salah satunya Surianto SH.

Kepada wartawan, Rabu (12/6), Ketua F-Gerindra DPRD Medan itu mengatakan PPDB dengan sistem zonasi belum bisa dan layak untuk diterapkan di ibukota Sumut ini, mengingat tidak semua kecamatan memiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Dicontohkannya, di kawasan Medan Utara yang ditempati 4 kecamatan itu, jumlah SMPN nya tidak merata.

“Di Sicanang Kecamatan Medan Belawan, ada 1 SMPN. Sementara di Kecamatan Medan Marelan ada 4 SMPN. Artinya, belum ada pemerataan. Seharusnya Dinas Pendidikan Medan melihat itu. Bukan ujug-ujug terpaku pada Permendikbud 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi,” ucapnya.

Pada prinsipnya, Surianto menyatakan mendukung wacana zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Medan. Akan tetapi banyak catatan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah pemerataan SMPN di seluruh wilayah Kota Medan dan di setiap kecamatan ada SMPN, lengkap dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni.

“Kalau dipaksakan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi itu diterapkan, maka dipastikan banyak siswa berprestasi tak akan bisa masuk ke sekolah favorit mereka. Kondisi itu juga dapat memengaruhi nama sekolah itu sendiri. Harusnya, dalam menerima siswa baru diberilah porsi yang sama antara warga sekitar dengan siswa berprestasi dari luar zonasi. Jadi secara tidak langsung bisa mengangkat citra sekolah itu sendiri,” sarannya lagi.

Ditambahkannya, Dinas Pendidikan Kota Medan terlalu kaku mengartikan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB zonasi tersebut. Kalau dilihat lebih dalam lagi, pada Pasal 14 ayat 2 Permendikbud 14/2018 disebutkan bahwa untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri agar dunia pendidikan di wilayahnya maju.

Untuk itu diminta kepada Wali Kota Medan agar mencari formula yang bagus dalam penerapan Permendikbud 51/2018 itu. Jangan korbankan anak didik yang punya prestasi,” pungkasnya. (ft)