BIREUEN | BONGKARNEWS – Pemerintah Kabupaten Bireuen menyatakan telah menyiapkan rumah layak huni bagi para korban banjir yang selama ini masih bertahan di halaman Kantor Bupati. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya diterima oleh para pengungsi yang tetap menuntut realisasi pemerintah menindaklanjuti seperti yang mereka inginkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Hanafiah, SP, CGCAE, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan tempat tinggal yang dinilai layak bagi para pengungsi agar mereka tidak lagi tinggal di area perkantoran pemerintah. “Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyiapkan rumah yang layak untuk ditempati para korban banjir. Tujuannya agar mereka bisa tinggal lebih nyaman dan tidak lagi berada di halaman kantor bupati,” ujar Hanafiah.
Namun, di lapangan, situasinya tidak sesederhana yang disampaikan. Sejumlah pengungsi justru menolak rumah yang disiapkan pemerintah. Mereka menilai solusi tersebut bukan jawaban atas janji sebelumnya, yakni pembangunan hunian tetap atau bantuan perumahan permanen. Para pengungsi masih bertahan di halaman kantor bupati sambil menagih realisasi janji tersebut.
Kondisi ini memunculkan ketegangan tersendiri antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri menilai rumah yang disiapkan sudah memenuhi standar kelayakan. Bahkan menurut Sekda, kondisi rumah tersebut dinilai “sangat layak” untuk ditempati.
Di sisi lain, pihak pemerintah juga menduga adanya faktor lain di balik penolakan para pengungsi terhadap rumah yang telah disediakan. Meski demikian, dugaan tersebut belum dijelaskan secara rinci.
Polemik ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya soal penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga tentang konsistensi kebijakan dan kejelasan janji kepada masyarakat yang terdampak. Janji pembangunan hunian tetap yang belum terealisasi menjadi alasan utama para pengungsi masih bertahan.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah disebut lebih banyak mendorong solusi hunian tetap sebagai jalan keluar jangka panjang, meskipun hingga kini realisasinya masih dinantikan oleh para korban banjir. (Maimun)
