PKN Sengketakan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara

Kutacane, BN.

Terkait Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sengketakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Melalui Pejabat Pengelola Inpormasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, Selasa tanggal 18-20 Juli 2017 mengikuti sidang sengketa Informasi Publik terhadab Sekretaris Daerah Kabupaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi UKM, serta Sepuluh Kecamatan.

Sesuai dengan penyampaian Junaidi Sinaga Ketua TIM PKN Aceh Tenggara melalui Izharuddin Selian,  Juru Bicara PKN, Kamis (13/7) pada Bongkar News mengatakan, sesuai dengan UU Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 71 Tahun 2000 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi.

Pada Bulan Maret 2017 PKN memohon informasi publik yang bertujuan sebagai data informasi awal, dalam pelaksanaan kontrol sosial atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara, sebagai mana yang di amanatkan pada PP Nomor: 71 Tahun 2000, namun oleh pihak PPID Utama tidak ada respon baik secara lisan maupun tulisan dalam waktu sepuluh hari.

Akibat tidak adanya respon dari PPID Utama, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Pihak Kecamatan, PKN melayangkan surat untuk kedua kalinya pada bulan Mei 2017, yaitu Surat Keberatan atas Informasi Publik untuk selama tiga puluh hari kerja, namun surat keberatan tersebutpun tidak ada respon, baik dari PPID Utama, SKPK dan pihak Kecamatan.

Pada tanggal 24 Mei 2017 PKN mengajukan gugatan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Aceh (KIA), oleh KIA akan melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi publik (PSIP) pada tanggal 18-20 Juli 2017 di Gedung Oproom Setdakab antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (P-PKN) terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, selaku atasan PPID Utama, Tujuh SKPK dan Sepuluh Camat.

Sengketa Informasi Publik ini nantinya, tanggal 19 Juli 2017 Majelis akan melakukan Mediasi dan apabila tercapai Mediasi maka tanggal 20 Juli 2017 akan di bacakan Keputusan, namun apabila Mediasi tidak mencapai kesepakatan maka SKSN dilakukan Ajudikasi di Banda Aceh, jelas Juru Bicara PKN Aceh Tenggara.(Yusuf).

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas