SIAK (BN)- Warga Bungaraya yang tergabung dengan Perkumpulan Kelompok Tani Cipta Bungaraya berharap kepada pemerintah Kabupaten Siak khususnya Bupati Siak Syamsuar agar dapat mendukung program kelompok tani untuk memanfaatkan Lahan Sisa Hak Pengelolahan Lahan (HPL) Tramigrasi yang di klaim oleh PT.Teguh Karsa Wana Lestari sebagai HGUnya.
Karena sampai saat ini belum juga ada respon dari pemerintah daerah, maka ketua perkumpulan kelompok tani cipta bungaraya mengadukan hal ini ke menterian desa pembangunan derah tertinggal di jakarta.
Ditempat yg sama Karsono,dalam penjelasanya mengatakan “Kami sebagai pengawas di kelompok tani ini merasa kesulitan dalam melakukan penggarapan lahan tersebut, pasalnya setiap kali mau memasukan alat berat kelokasi kami dihalangi oleh humas PT.TKWL dan Brimob yang berjaga-jaga disana. Yang buat kami kesal, kenapa masyarakat kecil saja yang dilarang menggarap lahan itu,sedangkan pengusaha sawit,seperti siregar dengan bebasnya memasukan alat berat dan menggarap lahan itu dan tak dilarangnya,”ungkap Karsono kepada bongkarnews.com Rabu (22/11)
Karsono juga mengungkapkan bahwa lahan sisa HPL Tramigrasi saat ini menjadi lahan tidur, bahkan dari sekitar 3000 hektar lahan HPL itu sebgaian sudah digarap oleh masyarakat tempatan dengan cara manual.
“Lahan sisa HPL itu sekarang sudah sekitar 1000 hektar digarap masyarakat,yang 600 hetar sudah produksi tanaman sawitnya dan yang 400 hetar sudah mulai ditanam lagi. Jadi intinya disini, kami memintak kepada pemerintah daerah agar dapat mendukung masyarakat untuk mengarap lahan itu karen lahan itu bukan lahan HGU TKWL tapi HPL,”ungkapnya dengan kesal.
Hal senada diungkapkan Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Cipta Bungaraya Carim Kuswanto, ia membenarkan masyarakat bungaraya yang tergabung dengan kelompoknya merasa tertekan dengan pihak perusahaan yang selalu menghalang-halangi petani untuk mengarap lahan tersebut.
“Ada sekitar 12 452,38 lahan HPL tramigrasi di sini, dan sisanya ada sekitar 3000 hetar yang belum digarap, untuk itu kami mohon dukungan dari pak Syamsuar sebagai bupati kita untuk mendukung petani mengelola lahan tersebut agar masyarakat semakin sejahtera. Kita kasian kepada anak anak transmigrasi yang hanya gigit jari dan sebagai penonton di kampungnya sendiri tak bisa mengelola lahan HPL,”jelasnya.
Kuswanto juga berharap, pihak pemerintahan atau Bupati Siak bisa mengajak duduk bareng dengan kelompok tani untuk membahas permasalahan ini.
“Kami juga berharap Bapak Syamsuar bisa mengundang kami untuk memecahkan permasalahan ini, dan kami siap untuk menunjukan bukti-bukti yang akurat bahwa lahan yang di klaem perusahan adalah sisa lahan HPL transmigrasi yang sebagian masyarakat sudah ada yang sebagian memilikii sertifikat,” ungkapnya sambil memperlihatkan bukti lainya.
Pantauan dilapangan, Carim bersama anggota kelompok tani yang lain memperlihatkan bukti pembayaran pajak pendiriian Kelompok Tani mereka dan sampai kapan pun mereka akan mempertahankan lahannya walau ada tekanan dari perusahaan .(Sugianto)
