Pengelolaan Dana Desa Peudada Bireun Diduga Tidak Transparan

  • Whatsapp

BIREUEN  | BN – Pemerintah pusat telah melimpahkan peluang besar dan leluasa kepada daerah – daerah untuk mengatur penyelenggara pemerintahan hingga pada tingkat pemerintahan terendah yaitu desa (gampoung) untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa mencederai konstitusi.

Rincian penjelasan program tersebut tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu jelmaan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian UU dimaksud teraplikasikan melalui UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yakni tentang desa. Bahwa desa memiliki hak tradisional dan mengatur  serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sekaligus berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Bacaan Lainnya

example banner

Apabila  kita mencerna program pengalokasian anggaran untuk desa sungguh adalah merupakan hikmah kepedulian langsung pemerintah dalam mengayomi keadaan masyarakat sampai ketingkat desa . Beragam tahapan serta aturan yang sebelumnya telah ditata secara komplek kepada unsur pengelolanya dengan harapan supaya kucuran anggaran tidak bakalan melenceng dari tujuan utama yakni kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, sefokus apapun tujuan sosialisasi yang kerab dilakukan dengan tema bimtek terhadap perangkat pengguna anggaran di desa, betapa banyak  mencuat kasus “aib” dari oknum penanggungjawab yang bersikap semau gue hingga berujung ke tingkat tindak pidana.

Sepertinya cikal bakal tujuan mendapat keuntungan berlipat dari penggunaan anggaran jatah desa  yang demikianl kini sedang diperankan oknum PJ Kades Blang Bati Kecamatan Peuedada Kbupaten Bireuen. Perjalanan system pemerintahan di desa Blang Bati sejak dua tahun lalu (2019) dinakhodai oleh Abdul Malik, Sekdes PNS bersangkutan merangkap jabatan PJ Kepala Desa.

Jabatan selaku KPA dipercayakan tokoh Desa Blang Bati  menyusul tamatnya jabatan kades lama dan ada laranagan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkades karena alasan “Emergency Covid – 19).

masi yang dipaparkan Ishak Yusuf SE, tokoh muda desa Blang Bati peduli keadaan desa, sejak Sekdes Abdul Malik mendapat kepercayaan jabatan merangkap Kades PJ sejak itu pula suasana kenyamanan kehidupan warga mulai tidak lagi rukun, terutama berkaitan dengan system kepemimpinan Abdul Malik yang anti transparan dalam hal berbuat untuk keperluan serta menggunakan anggaran desa.

Diterangkan Ishak, yang sengaja menemui wartawan media Bongkar News di Salah satu Caffe deretan pertokoan Capella 88 beberapa waktu lalu, untuk tujuan melanjutkan serta mempublikasikan  keluh kesah warga desa Blang Bati  yang sangat terkekang dengan cara pemimpin desa mereka, yang mulai berlaku sejak menjadi KPA TA 2019  sikap Malik mulai norak hingga merancang  program usulan tanpa mengadakan musyawarah hingga pelaksanaannya dilakukan dengan ala “One Man Show” terkecuali melibatkan dua tiga orang rekan setianya.

Intinya apabila  ada warga yang mencoba mempertanyakan kebijakan sepihaknnya, PJ Kades Abdul Malik, langsung menjawab dengan tantangan yang penuh kesan ‘keakuan”. “Kalau ada warga yang keberatan dengan apa yang saya perbuat, silahkan bertindak dan melapor kemana dan kepada siapapun, saya siap hadapi,” demikian jawaban kalimat angkuh Malik sebagaimana diutarakan oleh tokoh muda Ishak.

Cara pengelolaan anggaran desa secara sepihak serta mengabaikan ketentuan tranparansi terhadap warga Blang Bati juga diriwayatkan pemuda Zulfikar yang kala itu ada bersama Ishak, seraya menuturkan kekesalannya dengan cara perangkat desanya mengelola dana masyarakat. “sudah dua tahun milyaran rupiah jatah anggaran pembangunan desa Blang Bati digunakan Pj Kades Abdul Malik dengan tujuan program yang tercetus tanpa melalui mufakat secara transparansi,” ungkap Fikar.

Fikar turut memaparkan semisal item program yang telah dilaksanakan menggunakan anggaran Tahun 2019, adanya program pengaspalan sekitar 133 meter  jalan desa yang dikerjkan oleh sub seorang  kontraktor yang awalnya konon tersedia anggaran Rp 170 Juta,  diketahui bahwa sang kontraktor menetapkan harga satuan Hanya Rp 1.000.000,- per meter. Sehingga jika dikurangi  terdapat sisa dana Rp 37.000.000’-. Nah masyarakat tidak mengetahui apakah dana sisa tersebut ada pengembalian ke kas desa yang akan berupa Silpa atau sudah “Nol” ada penggunaan untuk kebutuhan lainnya.

Sisa Uang desa yang seyogianya menjadi Silpa ataupun harus dikembalikan ke kas desa justru sirna misterius tanpa penjelasan rinci kepada warga. Demikian pula dengan upaya ingin tahu warga lebih memilih sikap apatis mengingat cara tanggap Kades Malik yang semakin bersuara lantang dibarengi sikp arogan terhadap warga Desanya.

Pada Item lainnya Zulfikar juga memaparkan pengelolaan dana desa yang dilakukan semau gue” oleh Sekdes Malik yang masa jabatan Pj Kades yag dirangkapnya  hanya tersisa sekira dua bulan lagi itu  yaitu menyangkut penganaan sarana MCK bagi 10 KK, yang tertera total anggaran keseluruhan mencapai Rp 45 juta. “Sarana MCK yang setiap KK nya mendapat anggaran Rp 4.5 juta  itu pun terbengkalai dalam kondisi tidak selesai dikerjakan, alias tidak layak pakai.

Ketika wartawan media ini menanyakan fungsi perangkat unsure peutuha peuet dalam hal segala usulan sampai Laporan Pertatanggung jawaban akhir yang wajib dilibatkan, dijawab Zulfikar bahwa memang benar kalau perangkat Tuha Peuet turut membubuhi tanda tangan pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik yang TA 2019, atawa tahun berikutnya. Namun proses penandatanganan anggota Tuha Peuet di setting Kades Malik dengan waktu serta merta tanpa member peluang untuk dipedalami isinya. Atas pertimbangan tekenan mereka berpengaruh terhadap usulan dana program Tahun berikutnya sehingga perangkat Tuha peuet pun menyerah sesuai diharap oleh sang kades.

Merasa Aman dan nyaman menjalankan kekuasaan tentu saja menjadi “Peunawa” andalan ketika   harus “action” TA berikutnya. Pada Tahun 2020, ulah Abdul Malik semakin menjadi sorotan warga, terlebih diakibatkan kegiatan-kegiatan yang terusul, terpatri sepihak pribadi PJ Kades tanpa musyawarah.

Munculnya Corona Virus di Dimuka Bumi telah membentuk suatu aturan baru yang dikemas oleh pemerintah. Walau keberadaan Covid-19 ini masih bias dianggap misterius karena tidak bias dijelaskan secara alamiah, namun terhadap makhluk manusia pasti ada yang merasa terhambat serta sangat merugikan, namun ada pula kebalikannya yakni tentu saja penuh keberuntungan.

Khusus Bagi Abdul Malik tentunya merupakan berkah pembawa  pundi rupiah.Karena pengaruh corona lah sampai sekdes Abdul Malik berkesempatan rangkap jabatan hingga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk Gampong yang memiliki warga sekitar 100 KK lebih itu. Sementara untuk mensepti diri, tinggal berperilaku “ego” supaya orang-orang menjauh tak mempertanyakan apapun tentang program desa.

Terhadap benar-tidaknya tentang informasi Kades bersikap “Premanisme” terhadap warganya sendiri sebagaimana ungkapan informasi yang diterima, BongkarNews  mencoba melakukan klarifikasi terhadap  Abdul Malik, Kades PJ Blang Bati Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, menggunakan telepon genggam, dalam bulan  Februari lalu tepatnya jum’at tertanggal 11 diwaktu siang.

Celakanya keinginan menyuguhkan hak jawab untuk keseimbangan sebuah berita terhadap Kades PJ Abdul Malik justru ditangkal singkat dan bias. “Maaf ya, sekarang in

sudah bukan lagi jam kantor jadi saya tidak bisa ketemu anda.  Lagian kalau yang mau ditanyakan menyangkut dengan kampung Blang Bati, ya tolong anda datang aja ke desa kami, pun tidak bisa segera karena saya harus berembuk melakukan pembahasan dengan para perangkat terlibat, tentang apa yang mengena dengan pertanyaan saudara,” demikian ugkapan Abdul Malik Blang Bati Peudada, dengan intonasi kata terkesan sangat percaya diri dan over egois.

Tanggapan yang berbeda dengan ilang keangkuhan yang setara juga menimpa seorang jurnalis media online lainnya belum lama ini. Lewat hubungan Hp abdul Malik dengan intonasi lantang menyergah kalimat bicara siwartawan dengan uraian kata, “Atas dasar apa anda mau mengaudit anggaran desa Blang Bati, apakah anda mengantongi surat tugas dari pihak Inspektorat..? Kalau tidak ada nggak ada saya tidak ada urusan menjelaskan sesuatu kepada anda,” . Demikian cara “norak” Abdul Malik, Kades PJ yang tak lain adalah juga sosok Sekdes PNS Blang Bati Peudada, Kabupaten Bireuen sembari merijek ponsel miliknya.

Namun sikap “Jahannam” nya semakin menjadi ketika keesokan harinya Abdul malik justru membagikan kisah dianya  ditelepon wartawan kedalam Grup WhatApp Kepala Desa se Kecamatan Peudada. “Dengan kesan bangganya serta terkesan melecehkan wartawan, Abdul Malik turut Menscrenshoot pesan WA masuk dari siwartawan, seraya menambahkan tulisan, ada wartawan menghubungi dan minta ketemu. Seharian saya tunggu kedatangannya ke Desa Blang Bati tapi dia tidak berani datang. (Roesmady)

Pos terkait