Kinerja  BPKD-A Pemko Medan Lesu Darah, Aliran Dana Fee Proyek Diduga Mengalir ke Oknum Kaban

Medan I Bongkarnews.com- Sejak  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPKD-A) Pemko Medan dijabat TAS  isu merebak menyebut kondisi di dalam lingkungan kerjanya makin runyam.
Banyak pegawai dan staf bagian keuagan mengeluh lantaran kebijakan baru yang diterapkan oknum Kaban yang baru. Soal makan siang misalnya, dulu Kaban BPKD masih  dijabat Irwan Ritonga,  pegawai dan staf menerima uang makan.
Namun saat ini,  mereka mengeluh karena makan siangpun terancam. Bahkan mereka yang lembur tak lagi diperhaikan. “Iya, sejak Kaban yang buru kami terancam makan siang. Biasanya kami dapat jatah sekarang  ini tak  ada  lagi,” ungkap  seorang pegawai Keuangan yang minta jati dirinya tak disebutkan pada wartawan di Balaikota Medan, Senin (5/8/2019).
Dia menilai  kebijakan Kaban TAS  cenderung tidak simpatik yang  ujung-ujungnya membuat kinerja di lingkungan kerja bagian Keuangan Pemko Medan melemah dan tak lagi bergairah. Akibatnya, banyak pegawai lesu darah  bekerja malas-malasan bahkan sebagaian ada dari mereka ngumpul-ngumpul di kantin pada saat-saat jam kerja.
“Kami Jadi tak bergaiah  kerja karena atasan tak mau peduli,” bebernya.Lebih jauh dia membeberkan sikap arogan TAS yang disebut-sebut dekat Walikota bahwa dirinya akan merubah semua system kerja di bagian keuangan yang selama sudah berjalan dengan baik.
“Kalau kita mau berubah menjadi lebih baik  harus ikut sistem yang saya terapkan ini, “Begitu kata TAS seperti yang ditirukan bawahannya. Dana mulai Mengalir Rasa kekesalan itu bukan saja melanda pegawainya tapi juga berimbas pada rekanan Pemko Medan akan melakukan pengurusan yang b dengan  pekerjaan proyek.
Itulah mengapa baru menjabat dalam hitungan hari oknum Kaban sudah mulai menerima aliran dana proyek. Meski bukan langsung diterima Kaban tapi urusan dana fee proyek disebut-sebut diserahkan kepada Lol, salah satu Kabid keuangan yang sekaligus orang kepercayaan oknum Kaban.
“Barusan kita serahkan dana fee proyek kepada Ibu Lol sesuai arahan Kaban TAS Sofyan, “aku salah seorang rekanan yang minta namanya dipublikasikan.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Topan-RI, Haris Siregar SH ketika dimintai tanggapannya soal aliran dana yang  diduga kepada Kaban TAS , menilai sikap itu tidak dibenatrkan adan melanggar hukum karena bisa dikategorikan sebagai bentuk  gratifikasi untuk menyuap pejabat.
“ itu Gratifikasi menyuap pejabat dan tak dibenarkan karena melanggar hukum,”tuding Haris. Menurut dia tindakan oknum Kaban itu bisa merongrong wibawa Walikota Medan yang saat ini lagi gencar-gencarnya membenahi aparatur ASN dan peningkatan kualitas pelayanan public sesuai moto kota Medan yang digaung-gaungkan “Medan Rumah Kita’.
“Jadi jangan gara-gara kebijakan Kaban yang baru  diimpor  dari Pemprovsu ke Pemko  Medan bisa jadi temuan dan jadi  celah pintu masuk   KPK dan OTT Tipikor ,”kata Haris. Haris menghimbau kalangan rekanan untuk tidak memberikan  ipit-ipit karena ini jelas-jelas menyalah dan berpotensi memperkaya diri.
“Saya imbau rekanan tak usah lagi dan menolak membayar dalam bentuk apapun pada bagian Keuangan Pemko Medan termasuk oknum Kaban,”pintanya.
Sayangnya, Kepala Badan (Kaban) Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Tengku Ahmad Sofyan yang hendak dikonfirmasi soal aliran dana fee proyek  tak  berada di tempat.
Menurut  stafnya dirinya ikut sidang Paripurna Pengantar APBD 2019 di DPRD Medan Senin 5 Agustus 2019. “Bapak  lagi keluar dampingi Walikota di DPRD Medan, bang,”katanya. (ndo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *