Ketua DPRD Medan Tuding 10 Camat Dibayar Rp 50 Juta Menangkan Caleg Tertentu

Medan | Bongkarnews.com-Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung buka-bukaan mengenai dugaan kecurangan pada Pemilu Serentak 2019. Ia menyebut ada mobilisasi ASN (aparatur sipil negara) untuk memenangkan calon tertentu.

“Ada instruksi dari kantor Wali Kota Medan kepada 10 camat yang ada di Dapil Sumut 2 untuk mencari masing-masing seribu suara. Kepada camat diberikan biaya operasional Rp 50 juta,” ujarnya saat rapat bersama jajaran KPU dan Bawaslu, di ruang rapat Komisi A DPRD Medan, Rabu (24/4/2019).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A, Sabar Sitepu dan sejumlah anggota Komisi A, di antaranya Andi Lumbangaol. Sedangkan dari KPU hadir ketua Agus Ramadani Damanik, dan anggota Rinaldi Khair, Nana Miranti, Edy Suhartono. Sedangkan dari Bawaslu hadir ketua Payung Harahap dan Komisioner Divisi Pengawasan, Muhammad Fadly.

Ia menyayangkan adanya mobilisasi ASN dan kecurangan yang secara masif dilakukan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

“Penyaluran uang itu dari kantor Wali Kota melalui ajudan ke camat. Nanti saya akan buat laporan resmi ke Bawaslu,” tuturnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, Payung Harahap mengaku pihaknya kesulitan mencari bukti adanya dugaan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan caleg tertentu.

“Karena ini informasi masyarakat, kami kesulitan mencari bukti,” kata Payung dihadapan anggota dewan.

Meski begitu, ujar dia, Bawaslu tetap menindaklanjuti informasi mengenai adanya mobilisasi ASN dengan memeriksa sejumlah camat, lurah dan kepala lingkungan.

“Ada 3 camat, 6 lurah dan 13 kepling yang sudah kami periksa untuk mencari informasi awal,” ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa camat yang enggan hadir memenuhi panggilan tersebut dengan dalih belum mendapat izin dari pimpinan mereka.

Menanggapi itu, Henry Jhon Hutagalung mendesak agar persoalan ini diseriusi. Ia menyarankan agar DPRD Medan membentuk panitia khusus (pansus) yang mendalami kecurangan saat pemilu.

“Kita buat pansus, apakah namanya pansus Rp50 juta atau pansus seribu suara,” katanya yang diamini Ketua Komisi A, Sabar Sitepu. (ft)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *