Hambali Limbong : Langkah Poldasu Menindak Lanjuti Kasus Dugaan Korupsi Dana PKK Pakpak Bharat Sangat Kita Dukung

PAKPAK BHARAT | Bongkarnews.com – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, kembali memanggil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat, MTRYB terkait kasus dugaan korupsi kegiatan Fasilitasi peran PKK tahun 2014 berbiaya Rp666 juta.

Informasi berkembang, surat panggilan terhadap Ketua PKK Kabupaten Pakpak Bharat Sumut tersebut diregistrasi per17 September 2018 untuk dihadiri, Jumat (21/09/2018).

Hal ini disampaikan Hambali Limbong, aktifis penggiat anti korupsi dan juga saat ini menjabat Wakil ketua HIMMAH Sumut.

Diduga surat ini merupakan penggilan kedua dan tidak dihadiri dengan suatu alasan. MRTRYB disebut-sebut meminta pengunduran waktu pemeriksaan. Pada panggilan pertama, dia juga tidak datang, kata Hambali.

Sebelumnya, kasus ini ditangani Polres Pakpak Bharat pada saat tersebut Kapolres AKBP Jansen Sitohang.  Dia menyebut, adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran PKK tersebut.

Diantaranya, bantuan berupa closet, diserahkan bukan pada tahun berjalan. Penyelidikan dilakukan menindaklanjuti atas hasil penyampaian satu bundel catatan dugaan kasus korupsi yang disampaikan Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat melalui aksi unjuk rasa damai yang mengatas namakan Masayarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ke Kantor Mapolres Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2016 juga laporan LSM.

Pihaknya sudah memeriksa beberapa saksi. Entah ada kaitannya dengan pengusutan dana PKK, Jansen pun dilapor  oknum pejabat teras Pemkab Pakpak Bharat ke Presiden, Kapolri, KPK dan instutisi lainnya. Dengan kejadian tersebut Polda Sumut turun merespons pengaduan oknum pejabat teras tersebut.

Saat dikonpirmasi pihak Kabag Hukum Pemkab Pakpak Bharat (26/09/2018), mempertanyakan mengapa ketua PKK Kabupaten Pakpak Bharat tidak menghadiri panggilan dari pihak  Poldasu terkait kasus dugaan anggaran PKK tersebut.

Dengan menyambangi ke ruang kerjanya yang berada di komplek kantor Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, namun disayangkan salah satu penjaga atau POL PP yang bertugas di pintu gerbang kantor Bupati tersebut yang tidak memili papan nama bertuga penjaga pintu masuk kantor tersebut menjelaskan bahwa Kabag Hukum lagi tidak ada di ruang kerjanya.

Hambali Limbong Dukung langkah Kapoldasu dalam melakukan memerangi praktek  Korupsi di Pakpak Bharat. Hambali Limbong Selaku Aktivis penggiat anti korupsi di sumatera utara dan juga wakil ketua HIMMAH Sumut dalam hal ini terus menyoroti kasus dugaan korupsi yang melibatkan ketua PKK  Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam kasus tersebut Limbong menjelaskan Bahwa dugaan korupsi sudah ditangani oleh polda Sumatera Utara, namun yang disayangkan surat panggilan pihak Poldasu yang pertama tidak di indahkan dengan berbagai alasan, surat kedua diduga  tidak diindahkan oleh ketua PKK tanpa alasan yang jelas.

Dalam hal tersebut H  Limbong sangat menyayangkan tindakan yang  dilakukan oleh istri orang nomor satu di Kabuapten Pakpak Bharat tersebut. Dalam hal tersebut Limbong menegaskan, “ bahwa Aktivis penggiat anti korupsi akan terus mendorong dan memberikan apresiasi serta dukungan kepada Polda Sumatera Utara, dan diwaktu dekat-dekat ini akan kita sampaikan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di depan markas Polda Sumut  agar pemberantasan dugaan kasus korupsi di kabupaten Pakpak Bharat menjadi proritas pihak Poldasu dalam penindakan hukumnya sesuai dengan himbauan Presiden RI Bapak Jokowi bahwa praktek KKN salah satu musuh besar NKRI”,  Tegas limbong. (PILDO JUNIPER SINAMO)

 

NB: ket poto.

 

Hambali Limbong yang mengenakan baju putih, pada saat melaksanakan salah satu acara di jumpai Media ini di Medan.

EPAPER BONGKARNEWS

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas