Disdukcapil Bengkalis Dinilai Bekerja Tidak Profesional

BENGKALIS I bongkarnews.com – Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) sebagai perangkat daerah mempunyai beberapa tugas dan fungsi didalam hal kependudukan diantaranya sebagai pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan.

Sebagai pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dalam program kepedudukan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi serta pelaksanaan tugas lainya sesuai tugas dan fungsinya.

Bacaan Lainnya

Tetapi lain halnya yang terjadi di Disdukcapil kab.Bengkalis dalam pelayanan di bidang catatan sipil untuk pengurusan permohonan duplikat akte perceraian yang hilang tidak bisa melayani dengan alasan masih mempelajari karna berkas – berkas lama tidak tersimpan di Disdukcapil.

Bagaimana sebuah dinas kantor besar di kabupaten tidak mempunyai dan menyimpan data penting kearsipan terkait kepedudukan apa yang akan terjadi pada masyarakat Bengkalis yang merupakan WNI.Jika dalam hal pendataan dan kearsipan dinas kacau balau.

Berdasarkan infomasi keterangan dari kuasa hukum ET pada tanggal 27 juli 2020, Kantor Hukum Law Office , Ivan Dhori S Meliala & Partner di Pekanbaru belum lama ini pihaknya telah mendatangi Kantor Disdukcapil Bengkalis untuk mengajukan surat permohonon duplikat Akta cerainya atas nama ET( Klien) berdasarkan surat no : 0109.SP.AC/15.11/VI/2020.IDSM.

“Dalam hal ini pegawai pelayanan Disdukcapil Bengkalis menyatakan bahwa surat permohonan yang dimaksud tidak dapat diproses karena Pemohon sudah pindah domisili (Jombang)”, ujar perwakilan dari penasehat hukum.

Dikatakan oleh Kuasa Hukum Pemohon bahwa dirinya telah menjumpai Kabid Catatan Sipil , Sukar di Kantor dukcapil jalan Pertanian Bengkalis.

Disebutkan menurut Sukar karena tidak ada foto copi akte cerainya maka duplikat tidak bisa di terbitkan dan berkas akte cerai di tahun 2010 telah diserahkan ke UPTD Duri , bahkan mereka disarankan untuk mempertanyakan KUPTD Duri. Setelah dicek menurut Keterangan UPTD Duri salinan itu ada di Dukcapil Bengkalis.

Sementara itu menurut kuasa hukum ET bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 pihaknya telah berkoordinasi dengan Kabid Pencatatan di Disdukcapil Bengkalis akan tetapi jawaban Sukar dengan alasan yang sama karna tidak ada foto copi akta cerai maka tidak bisa di proses.

Sementara bukti bukti surat laporan kehilangan dari kepolisian sudah ditunjukan .Sungguh ironis memang pejabat dinas dukcapil tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada tanggal  19/8/2020 sekitar pukul 01.30 WIB  tim media mendatangi kantor Didukcapil menjumpai Kabid pencatatan sipil , Sukar di kantornya untuk konfirmasi menurutnya bahwa Kuasa hukum dari ET bukan melapor tetapi konsultasi.

Terkait masalah permohonan duplikat cerai dinas tidak bisa mengeluarkan karna yg bersangkutan sudah pindah propinsi lain yaitu kabupaten  Jombang jatim.

“Kami sudah menjalankan aturan Permendagri no 108 th 2019 dan PERPEL PERPRES no 56 th 2018. Urus saja di Jombang karna aturan sudah jelas, ” ungkap Sukar .

Setelah mendapat rekaman pembicaraan pegawai Disdukcapil Jombang Jatim dengan kuasa hukumnya ET, tim media menjumpai Kabid Dukcapil , Sukar, setelah mendengarkan bahwa dari keterangan bahwa Disdukcapil kab Jombang tidak bisa menerbitkan duplikat akta cerai jika tidak ada surat rekomendasi dari kab.Bengkalis.

” Sebab nikah kawin dan cerai di Bengkalis kami hanya melanjutkan sesuai bukti data.Setelah mendengar itu menurut sukar yang bisa membuat keputusan adalah Kadis”, ujar Sukar.

Maka pada saat itu tim ini memohon agar bisa menjumpai Kadis akan tetapi sangat disayangkan beliau tidak mau keluar ruangan enggan untuk dimintai penjelasan.

Sementara sebagai sesuai pelayan publik seharusnya bisa memberi penjelasan dengan jelas jika memang benar Disdukcapil Kabupaten Bengkalis berpegang pada aturan sebagai mana yang diungkapkan oleh bawahannya.

Dapat diduga Kadisdukcapil terkesan pemalas tidak sesuai dengan wewenang dan tugas fungsi pokok sebagai mana tertuang dalam aturan menghilangkan data dan hak daripada warga negara yang jelas dilindungi oleh negara dengan tidak menyimpan data kearsipan penduduk yang sangat penting.

Sebagaimana yang di maksud UU RI No 24 Th 2013, Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Sementara itu di saat yang  berbeda Kadis dukcapil ketika dikonfirmasi melalui   SMS dan WhatsApp  diperoleh jawaban  sudah disampaikan pada kuasa hukum yang bersangkutan  untuk dapat diurus ditempat yang dituju sekarang.

Timbul pertanyaan dalam benak  kuasa , bagaimana mungkin dapat diurus ditempat yang bersangkutan sementara surat keterangan rekom no register akta cerai dari Bengkalis tidak diberikan.

Menyikapi hal tersebut dalam waktu dekat dari kantor hukum Law office Ifan dhori akan segera menyurati Disdukcapil Bengkalis yang dinilai tidak melakukan tugas dan fungsi pokoknya tentang pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan tehnis di bidang kepedudukan dan pencatatan sipil. (Tim/Rilis)

Pos terkait