ROKAN HILIR ( BN ) – Langkah politik Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M.,yang dikabarkan ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendadak viral dan jadi perbincangan hangat di media online.
“Namun di Rokan Hilir, sikap berani itu justru berbalik menjadi bumerang. Publik Rohil balik bertanya: Kenapa berani bersuara untuk Wapres, tapi diam soal dugaan ijazah Bupati Rohil yang ada di Dapilnya sendiri?
“Pertanyaan tajam itu dilontarkan pelapor dugaan ijazah Bupati Rohil, Muhajirin Siringo Ringo.
“Sebagai wakil rakyat Dapil Riau I yang meliputi Rohil, Rohul, Bengkalis, Siak, Meranti, Dumai dan Pekanbaru, Karmila Sari dinilai harusnya lebih peka terhadap persoalan di daerah pemilihannya sendiri.
“Untuk Wapres Gibran, Karmila bisa bersuara bahkan ikut tanda tangan HMP. Tapi bagaimana dengan persoalan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir H. Bistamam yang ada di Dapilnya sendiri? Pernahkah beliau bersikap?” tantang Muhajirin dengan nada tegas.
“Menurut Muhajirin, persoalan ini bukan isu baru dan bukan isu musiman Pilkada. Ia mengaku telah melaporkan dugaan tersebut ke Mabes Polri lebih dari satu tahun lalu, dan saat ini berkasnya dilimpahkan ke Polda Riau.
“Adapun yang dipersoalkan adalah riwayat pendidikan Bupati Rohil yang diduga tidak memiliki ijazah SD dan SMP, sementara dokumen setingkat SLTA yang dipakai sebagai syarat pencalonan Pilkada lalu diduga tidak sah.
“Yang saya persoalkan konsistensi. Soal Wapres ada keberanian sikap politik. Soal Bupati di Dapil sendiri yang juga Ketua DPD II Golkar Rohil, kenapa tidak ada suara? Ini harusnya jadi perhatian Komisi X yang membidangi pendidikan, tempat Karmila duduk,” tegasnya.
“Muhajirin menegaskan, persoalan ini harus ditempatkan murni sebagai persoalan hukum dan administrasi pendidikan, bukan soal like and dislike partai politik.
“Laporan Mandul 2 Tahun, AWI Rohil Angkat Bicara
“Terpisah, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir, M. Ritonga, angkat bicara dan menyoroti serius mandulnya laporan tersebut di Polda Riau.
“Iya benar, laporan saudara Muhajirin Siringo Ringo sudah resmi diterima penyidik Polda Riau. Ironisnya sampai sekarang belum ada ketegasan langkah hukum. Tidak ada gelar perkara, tidak ada uji Labfor. Ini yang jadi polemik besar di Bumi Lancang Kuning,” tegas M. Ritonga.
“AWI Rohil menilai ada dugaan penyanderaan pasal. Pasal pemalsuan Pasal 263 KUHP jo Pasal 35 UU ITE jo Pasal 69 UU Sisdiknas yang dilaporkan masyarakat diduga mandul hampir 2 tahun di meja penyidik tanpa kejelasan.
“Publik menunggu Kapolda Riau konsisten menindaklanjuti laporan masyarakat demi kepastian hukum. Amanah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto jelas, mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai koridor hukum,” tegasnya lagi.
“Ia meminta Kapolda Riau turun langsung memonitoring berkas laporan Muhajirin Siringo Ringo agar segera mendapat kesimpulan hukum, tidak terus terbungkam di meja penyidik.
“Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Riau, pihak Karmila Sari, maupun pihak Bupati Rohil belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. M Siringo – Ringo tetap membuka ruang hak jawab, ” Pungkasnya.
Penulis: Tr001
Redaksi : BongkarNews.Com
