Ada Yang Istimewa Pada “Puan Soraya”, Sehingga Mutasinya Mulus Meski “Compang – Camping”

BIREUEN |Bongkarnews.com  – Ironis, SK pemutasian seorang ASN Pemkab Bireuen bernama Soraya SE yang kini dinobatkan sebagai Bendahara di Dinsos Bireuen berlangsung datar tanpa melalui prosedur, sebagaimana aturan baku yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses pemutasian ASN wanita tersebut dari Dishub ke Dinas Sosial terkesan norak seiring terjadian Pemutasian Jabatan Pejabat Eselon II Pemkab Bireuen. Soraya ikut diboyong oleh Mulyadi SE MM yang terkena mutasi dari Dishub ke Dinsos Bireuen dan dihadiahi jabatan sebagai bendahara anggaran menggantikan bendahara yang ada Muntasir SE secara dadakan.

Bacaan Lainnya

Perhatian “istimewa” terhadap PNS Wanita usia matang berstatus lajang ini semakin mengemuka tatkala berkembang informasi ketika Kadishub Bireuen Ismunandar mengaku bahwa pihaknya baru mengetahui ada bawahannya yang sudah pindah tugas ke Dinsos saat informasi merebak di salah satu media online.

Disebutkan Ismunandar, SK tembusan mutasi Soraya yang ditandatangani Sekda Bireuen Ir Zulkifli tertanggal 23 April 2020 baru sampai ke SKPK nya pada hari Rabu 3 Juni 2020. “Oke lah barangkali surat tembusan untuk Dinas asalnya terselip, lalu siapa yang berhak merekomendasi pindah tugasnya kalau memang saya selaku Kadis tidak pernah tau,” demikian ketus Kadishub Bireuen dengan nada tanya.

Sementara terkait dengan berita BongkarNews. Com sebelumnnya bertajuk Kadinsos “Iem Kah” BireuenAngkat PNS Wanita “Kebanggaan” Sebagai Bendahara yang kebetulan link berita onlinenya turut dibagikan kepada WA Plt Bupati DR Muzakkar A Gani, mendapat tanggapan dari penilaiannya uraian pemberitaan tersebut lebih berasal dari seorang pengamat dan sangat tidak berimbang. Namun ketika wartawan media ini meminta klarifikasi atau kounter lanjutan sebagai pembetulan, Muzakkar lebih memilih diam tak menggubrisnya.

Informasi lainnya yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan bahwa Lembaga Negara atas nama BKN telah merangkai dengan lengkap tentang tata cara Pelaksanaan Mutasi terhadap abdi negara, dengan Aturan lengkap dalam kemasan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019.

Mengacu kepada uraian aturan tersebut, sepertinya proses pindah tugas antar dinas dalam Kabupaten yang sama terhadap seorang ASN haruslah melewati berbagai item pertimbangan dari Kepala Dinas sampai akhirnya disetujui dengan bukti tanda tangan semacam surat rekomendasi. Intinya, mustahil bisa terlaksana ala serta merta atau menggunakan jurus “potong kompas”.

Namun diduga karena akan memakan waktu dengan “keinginan” Kadis Mulyadi sehingga “disinyalir” aturan BKN tersebut sengaja dianggap nihil agar Soraya bisa secepatnya terlihat kasat mata demi semangat kerja sang kadis.

Informasi lainnya tentang perkembangan kedisplinan kerja PNS dijajaran Dinsos Bireuen sejak dinakhodai Mulyadi “Iem Kah” dari orang dalam yang minta dirahasiakan identitasnya menyatakan, sejak awalnya Mulyadi masuk dinas, seiring proses pemutakhiran data serta kegiatan pekerjaan persiapan penyaluran paket sembako Covid – 19, sikap kepemimpinannya sudah terkesan arogansi terhadap bawahan.

Padahal, keluh sumber tadi, Pak Mulyadi belum pun sempat membuat evaluasi tentang bagai kedisiplinan kinerja kami. Koordinasi hanya dilakukan dengan seorang Kabid Faisal Akmal yang konon merupakan sama-sama warga sekecamatan bahkan terkait hubungan famili.

Demikian pula dengan sikap lunak dan manja Kadis Mulyadi hanya diperagakan terhadap dua PNS wanita yakni Sri Dayati SE (sebelumnya tertulis nama Sri Wahyuni) dan Soraya SE yang sengaja diboyong dari kantor SKPK beliau menjabat sebelumnya yang kini di”kadoi” jabatan sebagai Bendahara Dinsos Bireuen.

Sedangkan informasi menyangkut sikap tak kalah otoriter dengan penzaliman terhadap dana kesejahteraan jatah petugas TKSK yang sempat terbungkam walaupun pencairannya sudah beberapa hari berlangsung, sungguh hal-hal demikian pernah pernah dirasakan oleh pegawai atau pegawai dibawah kementrian yang berada dibawah koordinir Dinsos Bireuen.

Namun terhadap informasi adanya tindakan tak mengenakkan terhadap petugas TKSK di 17 kecamatan, disergah oleh Safwan, Koordinator TKSK Kabupaten Bireuen. Ketika ditanyai media BongkarNews via contak personnya Jum’at 5 Juni 2010 Safwan mengklarifikasi, kalau tentang adanya pemotongan jatah TKSK belumlah dapat disebut benar demikian, pasalnya dirinya belum ,menghadap Kadis secara langsung. Dan pada sore hari yang sama Koordinator TKSK Safwan mengaku kalau urusannya dengan Kadis sudah “clear” tidak hal aneh atawa ada kendala apapun, apalagi soal penzaliman.

Dari berbagai kalangan di Kabupaten Bireuen melalui media ini memberi tanggapan disertai harapan kepada pimpinan pemerintahan daerah, untuk tidak menganggap sepele sumpah-serapah yang telah begitu nyaring menggema di kalangan kantor Dinsos.

Dinas tersebut merupakan kantor sasaran masyarakat level kelas bawah mengadu nasib dan berkeluh kesah. Jika terhadap jajaran pegawainya saja Kepala kantornya demikian “arogansi” dan beringas, apadaya perasaan masyarakat awam dari berbagai kecamatan yang datang dengan perasaan penuh harap setidaknya akan mendapat perlakuan standar dan mulia sebagai seorang “Hamba Allah”. (Roesmady)

Pos terkait