Usai Dilayangkan Surat Somasi ke PT DNS, Akhirnya DPP LSM Terkams Surati Jaksa Agung RI



PALAS | bngkarnews.com – LSM Terkams Minta Jaksa Agung R.I Tindak Tegas PT Damai Nusa Sekawan (PT DNS) yang diduga lakukan pengemplangan Pajak selama 31 Tahun.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat , Terima Keluhan dan Aspirasi Masyarakat Sumatera (LSM TERKAMS), Akhirnya melayangkan surat Permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia , di Jakarta Terkait Prihal dugaan tidak tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diduga dilakukan oleh Perusahaan PT. Damai Nusa Sekawan (PT DNS).

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan ketua umum DPP Terkams Samsul Bahri Hsb ST didampingi Sekretaris umum M Solihin Rambe ST, saat pelaporan DPC Terkams Kabupaten Padang Lawas Selasa (31/5) di Sekretariat Terkams Medan Sumatera Utara. Dikatakan Samsul, surat yang kita kirimkan ke kejaksaan agung RI di Jakarta bernomor :42/b/DPP/LSM-TERKAMS/SU/VI/2022.Tanggal 02Juni 2022 dengan perihal “Mohon tindakan tegas kepada PT DAMAI NUSA SEKAWAN Kebun Bukit Udang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara atas dugaan Tidak Tunduk Terhadap UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Surat dikirimkan ke Jakarta melalui PT POS Indonesia, Senin (01/06/2022) di Jln. Balai Kota Medan. Nantinya akan didistribusikan oleh tim kita secara langsung. Sedang untuk tembusan surat kepada beberapa dinas terkait di Medan termasuk Gubernur Sumatera Utara kita secara bersama sama dengan DPC dan DPD mendistribusikannya secara langsung.
Seterusnya kata Samsul hal ini bermula dari adanya laporan Ketua DPC LSM Terkams Padang Lawas Kawa Kelvi Hasibuan dan Advokasi Hukum dan Ham M Dayan Hasibuan yang langsung diterima DDP LSM Terkam Sumatera Utara Selasa (30/05/). Dalam pertemuan itu dijelaskan tentang laporan Masyarakat Kab Palas yang mana masyarakat sekitar tidak mendapatkan Hak Plasma dari PT DNS upaya masyarakat untuk mendapatkan haknya, bahkan menurut masyarakat sempat dibalas dengan baku tembak oleh Aparat Kepolisian (Brimob) yang diturunkan oleh PT DNS pada tanggal 25 Agustus 2000 untuk mengamankan asetnya. Sehingga beberapa masyarakat mengalami Korban luka tembak dan (satu) Orang meninggal dunia, serta puluhan masyarakat yang menuntut Hak Plasma ikut diboyong dan dijebloskan ke sel tahanan. ironinya sampai saat ini Kasus Penembakan terhadap Masyarakat tidak pernah dibuka oleh Penegak Hukum Kepolisian dengan terang Benderang dan diusut tuntas HAM.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM TERKAMS) DPC Kab. Padang Lawas menerima Pengaduan Masyarakat di Kantor Sekretariat Jln. Lintas Riau No.36 Sigala-gala Desa Bulu Sonik Kec Barumun Kab. Padang Lawas langsung di terima Ketua Kawa Kelvi dan Advokasi Hukum dan Ham M. Dayan Hasibuan.

Disampaikan Masyarakat Kec. Huta Raja Tinggi terkait adanya Dugaan tidak patuh Manajemen Perusahaan PT. Damai Nusa Sekawan (PT. DNS) terkait Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Terkhusus di Pasal – Pasal 58,59,60.

Aspirasi dari Masyarakat enam (6) Desa yang terdiri dari Desa Mananti Sosa Jae, Ujung Padang, Paya Ombur, Siabu, Sigalapung dan Tanjung Beringin Kecamatan Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumatera Utara.

Dari hasil penyampaian masyarakat kepada DPC LSM Terkams Padang Lawas ,maka dengan Sigap langsung membentuk Tim Investigasi dan observasi dan hasil Investigasi di lapangan Luas Areal Kebun yang dikuasai dan di usahai oleh PT. Damai Nusa Sekawan PT. ( DNS) (±) 8.691,95 Ha untuk daerah Kabupaten Padang Lawas.

Sedangkan HGU yang dimiliki PT. Damai Nusa Sekawan (PT.DNS) Kab. Padang Lawas seluas (±) 3.053,55 Ha, sesuai dengan Kompirmasi dengan Dinas Terkait di Kabupaten Tapanuli Selatan , Sehingga selisih Luas lahan yang dikuasai dan di usahai oleh PT. DNS seluas (±) 5.638,4 Ha,dengan temuan ini patut Menduga PT. DNS telah melakukan Pengemplangan PBB sebesar (±) 5.638,4 Ha selama PT. Damai Nusa Sekawan (PT.DNS) Berdiri atau sekitar 31 tahun.
Selanjutnya Ketua Umum DPP LSM Terkams, Samsul Bahri Hsb, ST. Bersama Sekretaris Umum M. Solihin Rambe,ST, Meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Prof.Dr.ST. Burhanudin SH, MH untuk Menindak Tegas Perusahan PT. Damai Nusa Sekawan ( PT. DNS ), yang mana Tidak Tunduk dan Taat Terhadap Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perusahaan harus mengeluarkan Hak Plasma sebesar 20% terhadap masyarakat sekitar yakni 6 (Enam) Desa dan telah merugikan pendapatan Negara dengan Praktik Pengempelangan Pajak yang tidak dimasukkan Areal secara keseluruhan.

Ditempat terpisah advockasi hukum DPC LSM Terkam Kabupaten Padang lawas M.Dayan Hasibuan mengatakan. “dalam hal ini kita tidak akan pernah mundur walau selengkah karena dari awalnya kita sudah niat yang baik untuk memperjuangkan hak masyarakat banyak.ingat di negara ini tidak ada orang maupun perusahaan yang kebal hukum, artinya diatas langit masih ada langit dan puncaknya adalah kebenaran, ingat itu,” imbuhnya.

(Ali/Tim)

 

Pos terkait