JAYAPURA | Bongkarnews.com – Menanggapi persoalan aksi mogok kerja atau menghentiakn aktifitas kerja yang di lakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) dan kontraktor yang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.
Kehadiran karayawan Freeport dan kontraktor langsung diterima Anggota DPR Provinsi Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa dari Komisi I yang membidangi Hukum HAM Pertahanan Keamanan dan hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Pemerintahan Umum dan rekan-rekan Anggota DPRP diantaranya Tan Wie Long (Waket Komisi I DPRP), Laurenzus Kadepa (Anggota Komisi I DPRP), Yonas Nusi (Anggota Komisi I Wilayah Adat), Jhon Gobay (Anggota DPRP) dan Matea Mamayao (Sekretaris Komisi I DPRP) baru-baru ini saat karyawan melakukan aksi demo damai menolak kriminalisasi para buruh Freepot dari koalisi buruh, mahasiswa dan rakyat Papua di halaman kantor DPR Papua baru-baru ini, Rabu (22/8/2018).
Saat dikonfirmasi media lewat telepon selulernya, Laurenzus Kadepa, Jumat (24/8/2018) mengatakan,
“Sebenarnya bicara tentang pemerintahan atau negara adalah bicara manusia WNI dan tanah airnya (tanah air Indonesia), itu aman sepenuhnya untuk Indonesia. Untuk Papua, yang diinginkan oleh orang Papua adalah penduduk ras melanesia di Papua terus berkembang pesat di atas tanah airnya yang bebas dari Kapitalisme, imprerialisme dan kolonialisme dalam koridor NKRI”.
Laurenzus menegaskan, Saya minta pemerintah, yang saya tujukan langsung kepada Presiden Jokowi harus buka mata melihat persoalan karyawan freeport yang adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
Dilanjutnya, Saya minta juga Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua harus memfasilitasi masalah antara Karyawan Moker (mogok kerja_red) dan Manajemen mencari solusi. Saya minta DPRP yang sudah membentuk pansus (panitia khusus) tentang PT Freeport agar mendorong masalah ini sampai selesai. Aturan dan lain-lain bukan soal. Untuk Papua aspek kemanusiaan harus didahulukan ucapnya. (Haiser Situmorang)