TEBINGTINGGI I bongkarnews.com-Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) merealisasikan belanja barang dan jasa TA 2021 sebesar Rp 58.991.237.619 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp 72.852.215.606.
Dari anggaran belanja TA 2021 tersebut, Dinas Kesehatan menggunakannya untuk biaya tagihan premi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sebesar Rp 19.293.069.000.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Utara No 38.B/LHP/XVIII.MDN/04/2022 disebutkan terdapat pembayaran Jamkesda yang tidak berdasarkan data kepesertaan yang akurat.
Demikian diungkapkan Ketua LSM STRATEGI Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, saat ditemui awak media di seputar Jalan Gereja Kota Tebing Tinggi, Rabu (25/01/2023), siang.
Lanjut Ridwan, dari laporan BPK Sumut tersebut diketahui bahwa pelaksanaan Jamkesda berdasarkan perjanjian ynag disepakati sebanyak jumlah peserta awal yang dijaminkan sebanyak 43.116 jiwa sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam Nomor 18.12/440.441/2188/XII/2020.
“Berdasarkan rekapitulasi SP2D ini, diketahui bahwa pemberian bantuan iuran Jamkesda yang sudah dibayarkan TA 2021 sebesar Rp 19.293.069.000, yakni periode Januari sd Desember tahun 2021,” sebutnya.
Disampaikan Ketua LSM STRATEGI, dari hasil pemeriksaan atas berita acara rekonsiliasi jumlah Kepesertaan, daftar peserta by name by address dari BPJS Kesehatan, dokumen penagihan dan dokumen pembayaran terdapat permasalahan sebagai berikut :
-Peserta penerimaan bantuan Jamkesda TA 2021 tidak ditetapkan melalui surat keputusan Bupati
– Data peserta tidak didukung NIK yang valid
-Berkas penagihan BPJS tidak didukung dengan daftar peserta Jamkesda by name by address
-Terdapat 1.543 orang peserta Jamkesda yang tidak ditemukan pada data administrasi kependudukan Kabupaten Sergai. Dari jumlah peserta 42.597 orang yang yang ada pada database kependudukan Dinas Dukcapil, ditemukan hanya 41.054 peserta yang terdaftar sebagai masyarakat Sergai. Selisihnya sebanyak 1.543 peserta tidak ditemukan dalam database kependudukan
-Terdapat pembayaran premi Jamkesda atas Peserta yang sudah meninggal dunia 403 penduduk yang telah meninggal dunia, namun tagihan iuran masih tetap dibayarkan sebesar Rp 37.800/bulan. Dari 403 peserta tersebut dinyatakan bahwa 255 orang meninggal dunia sebelum tahun 2021 atau senilai Rp 115.668.000 dan 148 orang meninggal dunia pada tahun 2022l1 atau senilai Rp 30.126.600. Total iuran Jamkesda dibayar seluruhnya berjumlah Rp 145.794 000
-Terdapat tagihan premi Jamkesda atas peserta yang telah pindah keluar kota atau bukan warga Kabupaten Serdang Bedagai lagi 1.703 orang, yakni 1.359 orang pindah keluar Kabupaten sebelum tahun 2021 atau senilai Rp 616.442.400 dan sebanyak 344 penduduk pindah pada tahun 2021 atau senilai Rp 68.304.600. Total keseluruhan iuran Jamkesda penduduk yang sudah pindah dibayarkan sebesar Rp 684.747.000
“Dari kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 atas iuran Jamkesda hingga ratusan juta rupiah ini, diduga telah merugikan keuangan kas daerah yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang lebih penting. Perbuatan ini juga menunjukkan ketidak profesionalisme Kadis Kesehatan Sergai yang notabene sebagai pengguna anggaran karena melakukan pembayaran iuran peserta Jamkesda tidak tepat sasaran atau pemborosan” tandasnya.
“Atas temuan ini, kami akan segera menindaklanjutinya,” tegas Ketua LSM STRATEGI.
Saat temuan LHP BPK Sumut TA 2021 ini ditanyakan kepada Kadis Kesehatan Sergai, Selamat SKM, hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan tanggapan.
Sementara, mantan Kadis Kesehatan Sergai, dr Bulan Simanungkalit yang saat ini menjabat sebagai staf ahli menyebutkan untuk terdaftar sebagai peserta Jamkesda ke BPJS harus.memilki NIK yang valid.
Saat ditanya, apakah temuan BPK Sumut ini dapat dinilai sebagai dugaan penggelembungan anggaran Jamkesda
Sambil menjawab singkat, dr Bulan menjawab dimana letak kesalahan Dinas Kesehatan. (RS)
