Liputan HM RO
BATAM | Bongkarnews.com – Pelabuhan rakyat yang ada di wilayah Sekupang, Kepri merupakan urat nadi perekonomian bagi masyarakat disana, khususnya para pekerja jasa transportasi laut baik pekerja bongkar muat maupun pengusaha pelabuhan yang sudah ada sejak masa lampau. Bahkan ramainya pelabuhan-pelabuhan disana merupakan aset pemda yang bisa dibilang penyumbang pendapatan yang besar, hal ini dapat dibuktikan dari geliat perekonomianya.
Sayangnya, dengan ditemukanya berbagai aktifitas ilegal seperti penyeludupan serta dijadikanya pelabuhan tikus ini sebagai lokasi strategis peredaran narkoba berimbas buruk bagi seluruh pekerja dan pelaku usaha disana.
Berbagai polemik pun bermunculan, mulai dari isu lemahnya pengawasan yang ada di sektor pelabuhan hingga dugaan praktik suap antara pelanggar hukum. Parahnya lagi hal ini sudah dianggap lumrah bagi masyarakat disana.
Keluh kesah para warga disana dicurahkan warga disana kepada awak media belum lama ini. Ada lagi yang menarik perhatian tim investigasi disini, yaitu soal sulitnya memperoleh perijinan di daerah ini. Padahal mereka “pelaku usaha” ingin usahanya bergerak sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan.
Para pekerja pelabuhan, pemilik kapal beranggapan prosedur yang berbelit-belit membuat mereka enggan masuk, belum lagi antrian kapal yang sangat padat itulah yang menjadi alasan mengapa mereka lebih memilih pelabuhan tikus.
Demikian wawancara kami dengan seorang pekerja di salah satu kapal yang biasa berlabuh di pelabuhan tikus.
“Terkadang oknum petugas tersebut salah informasi dan mengamankan kapal kami, tetapi karena kapal tidak memiliki dokumen lengkap dalam mengangkut barang-barang, sehingga diamankan untuk proses lebih lanjut katanya. Karena kapal kami itu adalah sumber pencarian untuk cari makan, mau tidak mau terpaksa harus diurus agar selesai dengan dana yang cukup besar” papar seorang kapten KM GT dan tidak bersedia disebutkan namanya, belum lama ini.
Ditempat terpisah, saat dikonfirmasi awak media H Ali pengelola pelabuhan rakyat Tanjung Riau wilayah Sekupang (pelabuhan tidak resmi) mengatakan seharusnya memang pemerintah kasih kebijakan bagi masyarakat kecil jangan sampai dipermainan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan.
“Bukannya mereka tidak mau bayar pajak dan mengikuti aturan yang berlaku tetapi susah mau bayar pajak kemana, masyarakat seperti kami dianggap sebagai para penyeludup, padahal kami kerja untuk cari nafkah keluarga di rumah” ungkap pak haji kepada awak media.
Lebih lanjut, H Ali menjelaskan nenek moyang mereka sudah ada disini jauh sebelum merdeka. Dirinya menjelaskan bahwa keinginan mereka dari dulu sudah sering di perjuangkan kepada pemerintah melalui instansi terkait namun tetap saja terkendala.
“Dulu ada namanya persatuan pelabuhan rakyat untuk mengurus, tapi hingga saat ini gak jelas juga bagaimana. Kapan masyarakat kecil bisa sejaterah jika urus pajak aja gak bisa, mau kasih uang saja sudah susah dan orang-orang kapal tersebut mau bayar asal jangan repot urusannya, apa salahnya mereka (orang kapal) dibagikan pemerintah sebagai pengguna laut. Memang kami tidak sanggup seperti pelabuhan Makobar, kapal kecil sandar satu jam dikenakan dua juta rupiah, pelabuhan rakyat ekonomi menengah ke bawah yang aktivitasnya hanya mengangkut barang seperti seng, kursi dari batam jangalah di tangkap.” harapnya lagi.
Sementara, Raden Evi Kabid Penindakan dan Kepatuhan (P2) Bea dan Cukai Tipe B kota Batam tidak dapat menjelaskan secara detail terkait maraknya pelaku dan barang bukti penangkapan dan penindakan kapal dilaut khususnya kapal mesin masyarakat yang tidak dilengkapi dokumen resmi/manifes oleh bea dan cukai yang telah diamankan.
“Terkait operasi cukai atau operasi gempur bea dan cukai Batam apa benar ada kapal mesin yang ditindak di tengah laut?” Tulis konfirmasi yang dikirimkan awak media melalui pesan whatsapp, namun hanya dijawab “selamat sore”, lalu dikirimkan share media berita kapal Fu Yuan Yu 705 yang dilepaskan bea dan cukai Batam.
Nah adanya dugaan permainan inilah yang menjadi sorotan masyarakat dan nasib para pekerja yang kian terjepit diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat.
