Banyaknya Kecurangan Dalam Pengangkatan Kepling, Komisi I DPRD Medan RDP Dengan Camat dan Lurah

MEDAN I bongkarnews.com –  Komisi I DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Camat dan Lurah yang ada di Kota Medan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepling (Kepala Lingkungan) yang diatur dalam Perwal no. 21 tahun 2021.

Rapat di pimpin langsung Ketua Komisi I Rudiyanto Simangungsong (PKS), dan dihadiri anggota Komisi I Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Abdul Latif Lubis M.Pd (PKS), Edi Saputra, Dedy Syaputra Nasution, Roby Barus (PDIP), Mulia Asri Rambe (Golkar) di ruang Banggar (Badan anggaran) Gedung DPRD Medan pada Selasa (18/01/2022).

Bacaan Lainnya

Dalam RDP itu, Abdul Latif mengatakan banyaknya aduan dan aspirasi warga kota Medan yang mengeluhkan persoalan-persoalan yang ada di Kota Medan ini diantaranya di Medan Utara khususnya Medan Labuhan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepling membuat anggota Komisi I ini tidak tinggal diam.

Ada beberapa hal yang disampaikan dalam RDP tersebut. Diantaranya permasalahan pengangkatan Kepling di Lingkungan 22, Lingkungan 23, Lingkungan 24, Lingkungan 25 di Pekan Labuhan serta Lingkungan 11 di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

“Saat ini permasalahan pengangkatan Kepling di Lingkungan 22,23,24 dan 25 di Pekan Labuhan dan Lingkungan 11 di Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan harus diperhatikan dengan serius oleh Camat Medan Labuhan. Karena banyak terdapat kecurangan-kecurangan dalam pengangkatan Kepling pada 5 Januari 2022 lalu,”ujarnya.

Anggota DPRD dari Dapil II ini menjelaskan, di Lingkungan 22 Pekan Labuhan warga bolak balik melakukan demonstrasi Di kantor Lurah. Dimana warga keberatan atas diangkatnya Kepling baru yang tidak sesuai dengan keinginan warga setempat. Karena menurut warga, Kepling yang terpilih suka berpindah-pindah KK (Kartu Keluarga) agar terpilih menjadi Kepling. “Warga hanya ingin kejelasan status kepling yang terpilih itu,”jelasnya.

Sementara di Lingkungan 25 Pekan Labuhan. Kepling yang terpilih merupakan PHL (Pekerja Harian Lepas) yang bertugas di Kantor DPRD Sumut. “Untuk itu, saya meminta kepada Camat Medan Labuhan agar memastikan pilihan dari Kepling tersebut apakah jabatan sebagai Kepling atau sebagai PHL. Karena dalam Perwal No. 21 tahun 2021 seorang Kepling tidak dibenarkan mendapatkan APBD lebih dari satu, “tegasnya.

Dengan adanya RDP ini, Latif berharap Camat yang ada di Medan Utara Khususnya Medan Labuhan agar betul-betul serius menerapkan Perwal No. 21 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepling di kota Medan. “Saya berharap Kepling tersebut menjadi pelayan warga, 100 persen serius melayani warga, “pintanya.

Tidak hanya itu, kepada Camat dan Lurah kedepannya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan di sana sini dan fokus melaksanakan Perwal tersebut. Dapat menyelesaikan persoalan pengangkatan Kepling ini.

“Saya berharap polemik yang ada di masyarakat terutama di Kecamatan Medan Labuhan bisa berakhir dan Kepling-kepling yang diangkat bisa bekerja secara optimal untuk warga,”harapnya.

Sementara itu Camat Medan Labuhan Indra Hutagalung dalam RDP tersebut mengaku sudah mengetahui adanya permasalahan di Lingkungan 22 dan tidak mengetahui informasi adanya permasalahan pengangkatan kepling di Lingkungan 23, Lingkungan 24 dan Lingkungan 25 Pekan Labuhan. “Kalau di Lingkungan 23, Lingkungan 24 dan Lingkungan 25 saya baru mengetahuinya dan saya berjanji akan menindak lanjuti permasalah ini,”ujarnya. (r/ndo)

Pos terkait