SIANTAR | Bongkarnews.com – Perangkat dan aparatur kelurahan harus benar-benar memerhatikan penggunaan dana kelurahan. Harus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Jangan bermain-main soal penggunaan anggaran. Penggunaan dana untuk kelurahan sebesar Rp450 juta harus transparan dan dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat!” tegas Walikota Pematangsiantar H Hefriansyah SE MM saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Siantar Marihat, di aula kantor Camat Siantar Marihat, Kamis (28/2) pagi.
Hefriansyah berharap aparatur pemerintahan dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasannya secara baik. Sehingga dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Juga tepat sasaran. Dengan demikian rakyat benar-benar memeroleh manfaatnya.
Lebih lanjut, Hefriansyah mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
“Ini supaya masyarakat tahu rencana mana yang akan terealisasi dan yang tertunda di setiap wilayah. Dan yang perlu diingat, Musrenbang ini untuk pembangunan tahun 2020,” tandasnya.
Dalam hal implementasi dan pengawasan pembangunan, sambung Hefriansyah, masyarakat juga diberikan ruang dan diharapkan untuk terlibat secara proporsional. Sebab masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan.
“Saya mengajak semua yang hadir dalam forum Musrenbang agar terus bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan Musrenbang, yakni penajaman, penyelarasan, dan kesepakatan untuk pembangunan Kota Pematangsiantar agar lebih Mantap, Maju, dan Jaya,” tukasnya lagi.
Camat Siantar Marihat Hendra TP Simamora SSTP melaporkan, usulan-usulan dari masyarakat dibagi mejadi tiga kategori. Ketiganya yaitu bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya.
Hendra menyampaikan, dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Siantar Marihat, usulan yang berasal dari kelurahan akan disaring lewat skala prioritas. Usulan yang menjadi skala prioritas pada Musrenbang tingka kelurahan yaitu infrastruktur 173 usulan, ekonomi 24, dan sosial budaya 54. Totalnya, 251 usulan.
“Kemungkinan akan bertambah pada Musrenbang tingkat kecamatan ini, guna memenuhi aspirasi masyarakat yang belum terakomodir saat rembug warga dan Musrenbang tingkat kelurahan,” sebut Hendra. (*)
