Proyek Irigasi Mon Seukeu Pulot Bernilai Belasan Milyar Diduga Rawan Penyimpangan

  • Whatsapp

Bireuen-Pembangunan Jaringan Khan Irigasi Mon Cot Sikeu Pulot yang menelan anggaran belasan milyar rupiah, namun rekanan dari Aceh Besar ternyata tanpa diimbangi dengan pemasangan papan nama proyek yang bersumber dananya dari APBA tahun 2020.

Seperti diamati media ini di Gampong Alue Kupula dan Gampong Dayah Baroe Kecamatan Peusangan Siblah Krueng pekerjaan yang antara lain terdiri dari penimbunan di areal persawahan dan kebun warga dikabarkan telah rampung, meski dibeberapa titik masih terputus. Hal itu, belum bisa dikerjakan, menyusul penyelesaian ganti rugi belum selesai, yang umumnya terdiri dari tanah wakaf, sehingga harus melibatkan lagi kementrian agama di Bireuen untuk menyelesaikannya.

Bacaan Lainnya

example banner

Disebut-sebut Pembangunan jaringan irigasi Mon Seuke Pulot, untuk tahap pertama pekerjaannya hanya berupa penimbunan dengan tanah timbun yang dikeruk pihak rekanan di gampong (Desa) setempat, untuk kemudian di jalan yang ditimbun itu, nantinya pada tahun 2021 akan digali lagi untuk membuat jaringan irigasi di tengahnya.

Hanya saja, pembangunan yang menelan dana belasan milyar rupiah itu, tanpa dipacangkan papan nama proyek di titik nol sebagaimana diatur dalam tatalaksana pekerjaan proyek. Hal tersebut agar semua elemen masyarakat dapat mengontrol pembangunannya Juga bertujuan sebagai salah satu yang diwajibkan kepada para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, yang dimulai sejak awal sampai akhir satu proyek pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Adanya peraturan itu, sebagaimana jelas tertera dalam UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selebuihnya ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Tidak hanya itu, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing pihak propinsi, yang berarti jika di lapangan terdapat satu proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan tersebut, serta patut dicurigai proyek itu tidak dilaksanakan sesuai prosedur sedari awal.

Salah seorang pekerja menjelang berangkat ke Banda Aceh, yang ditanyai media ini, Kamis (31/12) mengaku papan nama proyek sudah dipasang di titik nol, namun sekarang tidak dibutuhkan lagi, dengan dalih proyeknya sudah selesai dikerjakan. “Dulunya memang sudah dipasang, tapi sudah kami buang,” dalih salah seorang pekerja. Awak media meminta nomor kontak pimpinan perusahaan untuk mengkonfirmasi mengaku tidak tahu.

Salah seorang Kabid di Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, mengaku tidak tahu nama perusahaan yang mengerjakan jaringan irigasi tersebut. Alasannya, pekerjaan tersebut mengunakan dana APBA, yang oleh pihaknya tidak mengetahui berapa besarnya dana maupun rekanannya.

Ketua Komisi IV (Bidang Insfratuktur jalan dan Teknology) DPRK Bireuen, H Muhammad Amin AR kepada media ini, yang hampir senada mengatakan, semua pekerjaan yang dikerjakan dengan bersumber dana dari APBA, pihaknya tidak pernah mengetahuinya, semua tanggung jawab Banda Aceh. Nantinya kalau sudah ribut dalam masyarakat, barulah kami dilibatkan,” tegasnya seraya mengatakan pemasangan papan nama di proyek tersebut wajib dilaksanakan.(Maimun Mirdaz)

Pos terkait