Palas | BN – Walau pemerintah pusat claim pertumbuhan ekonomi capai angka diatas lima,tidak sama halnya dengan situasi ekonomii didaerah Kabupaten Padang Lawas(Palas), Pasalnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik provinsi sumatera utara melalui badan pusat statistik Kabupaten Padang Lawas Rabu(18/10) terlihat dengan jelas trand jumlah penduduk miskin tiga tahun terahir yakni tahun 2014 ,2015 dan tahun 2016 cukup tinggi kalau dibanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas
Dari data yang diambil melalui proyeksi penduduk berdasarkan data hasil sensus penduduk dan data survei sosial dan ekonomi nasinal (Susenas) tersebut, grafik data kependudukan pada tahun 2014 jumlah penduduk adalah 251,927 dan penduduk miskin sebanyak 20,340 jiwa.pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 258,003 penduduk miskinnya 22,38o atau bertambah sebanyak 2,040.Sementara jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2016 dimana jumlah penduduk 263,784 yang miskin meningkat menjadi 22,800.Hal ini memang sangat berseberangan dengan visi dan misi bupati Padang Lawas yang selama ini cukup trend dengan “BERCAHAYA”Beriman cerdas,sehat dan berbudaya.
Menigkatnya angka kemiskinan ini,tentu sangat menyulitkan kita untuk melihat inplementasi kinerja pemerintah yang membuat daerah Padang Lawas “BERCAHAYA’ karena kita belum bisa melihat cerminan tersebut ditengah masyarakat Padang Lawas.
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui Kabag ekonomi Gempur Nasution S,Sos saat dikonfirmasi digedung SKPD Terpadu sekretariat pemerintah Kabupaten Palas mengatakan,sudah mengetahui adanya peningkatan angka kemiskinan dalam kurun tiga tahun terakhir ini,karena kami juga menerima data tersebut dari badan pusat statistik Kabupaten Padang Lawas.
‘’Iya,kami dari pihak pemerintah sudah tahu akan hal tersebut,karena kami juga diberi data yang sama,’’
‘’Kami sudah berupaya dengan berbagai hal salah satunya adalah perbaikan data penerima Restra dan itu sudah dilaksanakan.’’
Selain itu ada dua hal lagi yang kami programkan untuk menekan angka kemiskinan,yakni stabilkan harga bahan pokok dipasaran,namun hal ini tidak terlaksana karena kepala dinas Perindakop tidak bersedia atau sampai sekarang kami belum terima laporan dari dinas tersebut terkait harga bahan pokok,dan harga eceran tertinggi elpiji subsidi pemerintah,padahal kita sebenarnya minta supaya sama-sama turun kepasar untuk upaya stabilitas harga sembako.
Dan yang satu lagi adalah harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi,ini juga belum kita dapatkan data dari pihak dinas pertanian,nah kalau semuanya seperti ini,sudah pasti masyarakat akan kesulitan dan angka kemiskinan tidak terelakkan.Sedangkan program pengentasan kemiskinan itu sendiri sebenarnya ada didinas sosial kabupaten Palas ,karena mereka yang memiliki data bay name by aderes ,disamping itu juga termasuk teknis pelaksananya.Dan yang pasti untuk pengentasan kemiskinan kita tidak bisa sendiri-sendiri,kita harus gotongan baru bisa nampak hasilnya .pepaparnya
Ditempat terpisah Advokasi hukum dan ham Dpd FKI-1 Padang Lawas M.Dayan Hasibuan saat didatangi dikediamannya banjar raja Sibuhuan mengatakan,seharusnya pemerintah kabupaten Padang Lawas malu kalau hal semacam ini bisa terjadi,sebab itukan gambaran kinerja pemerintah,bukan kemauan masyarakat menjadi miskin,nah kalau pemerintah tidak ada upaya dari sektor persektonya lalau ini salah siapa,?.
Pemerintah yang notabene setiap acara seremonial selalu menyebutkan Palas ‘Bercahaya” lalu dimana buktinya,apa peningkatan angka kemiskinan itu adalah target Palas bercaya?.
Sementara kalau kita lihat setiap tahunnya jumlah kenderaan dinas pertambahannya tidak tanggung tanggu malah sebahagian pejabatnya sudah ada yang sampai tiga unit kenderaan dinasnya.Inikan sakit kita melihatnya.kata Dayan sedikit nada tinggi. (Ali)
