Pelabuhan Tikus Batam Kian Bergeliat - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

Pelabuhan Tikus Batam Kian Bergeliat

Pelabuhan Tikus Batam Kian Bergeliat

example banner

Liputan H Manurung

BATAM | Bongkarnews.com – Aktivitas pelabuhan tikus di kota Batam khususnya pelabuhan Sagulung Dapur 12 Semakin meningkat dan dengan berbagai modus, aktifitas perdagangan.

Ironisnya disaat pemerintah pusat gencar menutup lokasi-lokasi tersebut yang merupakan pelabuhan tidak resmi (sering disebut pelabuhan tikus) yang berdampak kerugian negara. Selain merugikan pendapatan Pemerintah terhadap biaya keluar masuk barang, pelabuhan tikus tersebut juga disinyalir sebagai lokasi penyeludupan yang hingga saat ini belum dapat ditindak tegas oleh instansi terkait.

Seperti pantauan media ini dilokasi tampak KM Riskirani GT.24.no.318/RRD sedang memuat barang barang yang datang menggukan lori yang ditutup terpal warna biru.

Terlihat meja-meja bekas, cat kaleng dan sembako lain dibuat melalui kapal kayu disebelah KM Riskirani, setelah selesai kapal kayu tersebut parkir lagi maju kedepan, diduga agar media tidak mengambil gambar. Wacana penutupan pelabuhan tikus di kota Batam seperti yang disampaikan Mentri Kemaritiman beberapa waktu lalu sepertinya tidak membuat pelaku usaha di pelabuhan tersebut menjadi ciut.

Seperti ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan menutup seluruh pelabuhan yang tidak resmi atau pelabuhan tikus di Batam.

“Lebih dari 70 pelabuhan di Batam, yang tidak resmi kita akan tutup. Kalau ada yang melanggar aturan, kita tertibkan. Kita akan tindak tegas,” ujar Luhut belum lama ini.

Luhut yakin jumlah pelabuhan tidak resmi (tikus) cukup banyak. Dimana saat ini pelabuhan yang ada yaitu pelabuhan kontainer, pelabuhan khusus, pelabuhan internasional, pelabuhan rakyat dan pelabuhan tikus.

“Kita ingin pelabuhan di Batam terpadu, maka jumlahnya harus dibatasi. Dengan begitu, kita bisa membuat pelabuhan di Batam lebih efisien. Sehingga kita dengan Singapura dapat bersaing,” tegasnya.

Jika pelabuhan di Batam dibuat terpadu dan tertib, maka penyelundupan dapat teratasi. Selain itu, aktifitas di pelabuhan juga akan efektif dan investasi yang masuk ke Batam lebih mudah.

“Dengan seluruhnya terpadu, aksi penyelundupan bisa teratasi, serta lebih efektif. Kita juga bisa bersaing dengan Singapura,” harap Luhut.

Selain itu, Luhut juga menilai tidak ada satupun pelabuhan di Batam yang layak.

“Kita melihat pelabuhan di Batam harusnya memiliki pelabuhan mumpuni.  Tidak seperti sekarang, banyak yang tidak mumpuni (layak). Ke depan kita akan tertibkan semua pelabuhan,” katanya.

Menurut Luhut harus ada satu pelabuhan yang akan dipusatkan khusus untuk kegiatan dalam negeri. Untuk itu ia meminta Gubernur Kepri untuk melakukan studi kelayakan pelabuhan di Batam.

“Satu pelabuhan yang kita pusatkan untuk khusus dalam negeri. Kita minta Gubernur membuat studi kelayakan,” katanya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan satu pelabuhan yang dikembangkan adalah Tanjung Sauh. Nantinya dalam studi diminta agar melibatkan ahli bidang kepelabuhanan.

“Pelabuhan akan dikembangkan Batuampar dan Tanjung Sauh. Pelabuhan Tanjung Sauh kita tawarkan. Menko memerintahkan untuk membuat studi secara profesional dengan melibatkan ahli pelabuhan,” kata Nurdin.

Saat ini, terdapat lebih dari 70 pelabuhan yang di Batam, baik resmi dan tidak resmi. Ke depan pihaknya ingin seluruh pelabuhan di Batam dikurangi. Sehingga pelabuhan di Batam lebih efisien.

Terkait informasi media adanya aktifitas di pelabuhan tersebut baru baru ini BC Batam melalui pesanya menyampaikan bahwa, Pelabuhan dapur 12 bukan pelabuhan resmi yg ditunjuk pemerintah.
BC hanya bisa melakukan penindakan jika kapal tersebut sudah berangkat berlayar meninggalkan pelabuhan dapur 12.
“Sudah banyak kapal yang keluar dari pelabuhan tidak resmi di Batam yg telah ditangkap dan ditarik ke Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun.” pesan petugas Bea Cukai Batam via pesan.

Anehnya hingga kini aktifitas yang ada di pelabuhan Batam tetap bergeliat seolah apa yang disampaikan oleh pemerintah dianggap angin lalu saja.