Sitename

Description your site...

Ketua PWI Aceh Utara-Lhokseumawe: “Bila Dirugikan Oleh Wartawan Bodrek,Segera Lapor ”

Ketua PWI Aceh Utara-Lhokseumawe: “Bila Dirugikan Oleh Wartawan Bodrek,Segera Lapor ”

LHOKSEUMAWE | BN – Ketua  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Utara Lhokseumawe,Sayuti Achmad  menyampaikan jika ada pejabat publik dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh wartawan “abal-abal atau Wartawan Gadungan ” sebaiknya melapor ke polisi karena wartawan profesional bekerja mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik.

“Wartawan itu acuannya jelas, mereka bekerja berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku. Bila ada masyarakat,kepala sekolah atau kepala Desa yang dirugikan oleh oknum yang mengaku wartawan, namun orientasinya uang, mencari-cari kesalahan instansi/perusahaan atau pejabat, dan beritikad tidak baik, laporkan saja kepada pihak berwajib,” katanya.

Sayuti mengimbau kepada para pejabat publik dan masyarakat untuk tidak melayani oknum yang mengaku wartawan, namun orientasinya uang dan kepentingan tertentu.”Tidak usah dilayani,” tegas dia.

Ia mengatakan sejak 2010, Dewan Pers sudah menetapkan peraturan tentang standar kompetensi wartawan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat.

Standar kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers, kata dia.

Dengan ketentuan tersebut, kata Wartawan Majalah Forum Keadilan Jakarta itu, Dewan Pers mensyaratkan kepada semua wartawan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan yang nantinya bagi yang lulus mendapat sertifikat wartawan muda, madya dan utama.

Terkait bagaimana pejabat publik, humas atau masyarakat melayani wartawan, Sayuti Achmad menyarankan ketika menerima wartawan narasumber bisa menanyakan apakah ia memiliki sertifikat uji kompetensi, sebagai syarat apakah wartawan itu kompeten atau tidak.

Narasumber bisa menanyakan dari media mana, apakah medianya terdaftar di Dewan Pers, atau sudah berbadan hukum, termasuk soal kompetensi wartawan.

“Narasumber bisa saja menolak wartawan yang tidak kompeten, atau oknum wartawan yang tidak jelas medianya, beritikad tidak baik, dan melakukan praktik pemerasan,” tambahnya.

Menurut Sayuti,Baru baru ini ada laporan yang diterima PWI,ada seorang Oknum guru di Aceh Utara yang mencetak Kartu Pers.Kemudian kartu Pers tersebut dibagi bagikan kepada orang yang tidak berhak seperti LSM,kepala sekolah dan tukang Ojek,ini sangat berbahaya.

Para pemegang kartu Pers tersebut tak segan segan mendatangi para kepala desa dan kepala sekolah di daerah terpencil yang ujung ujungnya minta uang yang bersumber dari dana desa,ini sangat bahaya dan perlu kita berantas bersama,”ujar Sayuti Achmad.

Sejalan dengan itu , Ketua PWI Propinsi Aceh,Tarmilin Usman mengaku tidak setuju dengan istilah wartawan abal-abal, dan wartawan bodrekyang beredar di tengah-tengah masyarakat.

“Wartawan itu profesi yang suci. Mereka yang melakukan praktik buruk seperti memeras, mencari-cari kesalahan pejabat, perusahaan, dan bermotif uang atau materi, mereka itu bukan wartawan, melainkan oknum masyarakat. Karena itu, narasumber jangan segan-segan melaporkan mereka ke polisi,” tegas Tarmilin di sela-sela Pelatihan Jurnalistik PWI Aceh Timur.

Namun bila ada anggota PWI di Aceh yang melakukan praktik-praktik tidak profesional di lapangan, lanjut Tarmilin, narasumber bisa mengadukannya ke PWI terdekat.

“Kami akan proses mereka yang melakukan pelanggaran di lapangan. Namun terhadap yang bukan anggota PWI, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi oknum masyarakat yang tidak memiliki media, atau medianya tidak jelas dan tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak memiliki sertifikat Uji Kompetensi (UKW), lalu melakukan pemerasan dan mencari-cari kesalahan pejabat/instansi pemerintah dan BUMN, maka menjadi ranah hukum,” dan harus dilaporkan ke polisi,katanya.

Dia menambahkan saat ini di media sosial juga berkembang praktik-praktik pencemaran nama baik pejabat, atau lembaga. Terhadap kondisi itu, mereka yang namanya dicemarkan bisa melaporkan ke pihak berwajib, sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia merinci, dalam pasal Pasal 27 Ayat 3 uu tersebut dinyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektro nik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Lalu di pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan ditegaskan dalam ketentuan pidana pada pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Jadi kalau institusi merasa dicemarkan atau diberitakan dengan berita bohong, maka laporkan saja ke polisi,” tegas dia.

Berkaitan itu,Tarmilin menyebutkan,PWI Aceh dalam waktu dekat ini akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menertibkan Oknum oknum Wartawan Gadungan yang melakukan praktek yang meresahkan masyarakat. (rel)

Tags: ,
banner 468x60