Palas BN,
Masyarakat desa Payaombur kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas(Palas) kini mulai mempertanyakan progres pembangunan jembatan gantung yang mereka butuhkan selama ini dalam menopang roda perekonomian warga.
Ketua BPD desa Payaombur Drs.Ali Sati Harahap(Als) merasa sangat berang saat ditanya tentang keberadaan jembatan gantung yang konon menurutnya pada tahun Anggaran 2015 ter catat sebesar Rp 600 juta dengan judul pekerjaan ‘Pembangunan jembatan gantung desa Payaombur sember dana berasal dari alokasi umum(DAU Thn 2015).
Seterusnya dikatakan pada tahun 2016 kembali di anggarkan sebesar Rp 400 juta dengan jenis pekerjaan’Pembangunan jembatan rambin desa Paya ombur Kec.Huta Raja Tinggi(lanjutan).Dari perbedaan nama paket pekerjaan diatas,semestinya sudah wajar kita curigai,sebab kalau dia itu lanjutan kenapa judul paket pertama dengan kedua bisa berbeda.
Katanya lagi,hingga saat ini baik dari pemerintahan desa maupun dinas PUPE kabupaten Palas tidak pernah ada konfirmasi dan kordinasi akan adanya pembangunan jembatan atau rambin sesuai yang tertulis didalam paket.Padahal sesungguhnya dalam survey lokasi sangat dibutuhkan peran serta masyarakat didalamnya, karena mereka patut dan wajar kalau dianggap lebih mengetahui tekstur alam sekitarnya.
Tambahnya lagi,mungkin ini adalah cara mereka untuk mengelabui masyarakat,agar tidak bisa terpantau langsung laju maupun progres pelaksanaan pembangunannya,sehingga mereka bebas melakukan apa saja sesui dengan apa yang mereka inginkan.
Paling parahnya lagi,menurut Als hingga berita ini diturunkan tidak ada bangunan jembatan gantung maupun rambin di wilayah desa Payaombur sesuai dengan apa yang mereka sampaikan.Untuk itu kami masyarakat desa minta supaya aparat penegak hukum dapat sesegera mungkin mengusut tuntas dugaan korupsi pada pembangunan jembatan atau rambin desa paya ombur TA 2015 dan 2016
Ditempat terpisah Kadis PUPE Palas Ir.Ulil Fadhil Nasution saat dikonfirmasi Rabu (03/8) dikantornya mengatakan, sudah mananda tangani berkas bahwa pembangunan jembatan gantung itu sudah selesasi dikerjakan tahap pertama.Namun saat ditanya didesa mana lokasi bangunannya dia tidak tahu,dan saat ditanyakan kembali apa ada pengalihan akibat tekstur alam yang tidak cocok atau memang ada orang lain yang meminta agar dialihkan,lagi-lagi dia mengatakan tidak tahu.
‘’Mengenai letaknya saya tidak tahu,tapi itu sudah saya tandatangani berkasnya,dan setahu sya tidak ada pemindahan bangunan’’,ujar Ulil seperti mengelak
Merasa tidak sanggup didesak dan tidak mampu menjawab pertanyaan wartawan, Kadis Ulil Fadhil sengaja memanggil Donal Siregar selaku pihak pemborong bangunan dari ruangan lain untuk menjawab beberapa pertanyaan wartawan saat itu.
Namun ketika ditanya ke Donal dimana lokasi bangunan yang menelan dana sebesar Rp 600 juta, dia tetap bertahan mengatakan kalau mereka mengerjakannya di desa Paya ombur,tapi saat ditanya lagi kenapa begitu yakin dengan lokasi bangunan tersebut,dia mengatakan kalau dirinya dibawa salah seorang warga menuju ke lokasi jembatan,dan saat ditanya siapa nama dan ciri-ciri warga tersebut dia mengatakan,tidak tahu.Dan akhirnya karena merasa terpojok dengan pertanya wartawan dia mengatakan,
’’Kalau merasa tidak ada bangunannya di desa Payaombur silahkan laporkan, nanti kita ketemu di pengadilan saja’’,ucapnya tantangin wartawan dengan lugas.
Karena melihat situasi sudah memanas Kadis PUPE Palas Ir.Ulil Fadhil Nasution didampingi sekretaris dinas Rizal Hasibuan berjanji akan memberikan keterangan secara terperinci kepada wartawan pada hari Jum’at (05/8),namun setelah menunggu berjam-jam saat ditanyakan sekitar jam 19 wib,Kadis ,Sekretaris dan Kabid Binamarga Fahruddin Harahap ST kembali mengulur waktu dan berjanji akan memberikan keterangan Senin (08/8) dengan alasan yang bermacam-macam,
‘’Kami minta maaf belum bisa berikan keterangan saat ini ‘tapi kami berjanji akan berikan keterangan senin (8/8) setelah kami melakukan chek and richek dilapangan’’.
Ketua LSM Perwammi Palas Iwan Rio Lubis yang juga turut secara bersama lakukan konfirmasi saat itu mengatakan,sangat wajar kalau kita menduga bagunan tersebut fiktif,sebab bangunanya hingga kini belum ada diwilayah desa Payaombur,namun terkait siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah tetap dinas yang bersangkutan,sebab merekalah yang melakukan pematokan sebelum terjadi pengerjaan bangunan.
Dan sangat tidak wajar kalau Kabid,sekretaris dan bahkan kepala dinas tidak tahu dimana letak bangunan yang mereka kerjakan,itu berarti mereka hanya berada di balik meja saja,padahal kita tahu presiden RI saat ini Joko widodo saja selalu turun kelapangan untuk melihat dan memastikan kinerja kementeriannya.kenapa hanya setingkat kabid saja di Palas ogah atau alergi turun kelapangan. Kita akan giring masalah ini hingga ke ranah hukum,karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.(Ali)
