Intervensi Penggunaan Dana Desa, Camat Peudada Dinilai “Kelewat Lebay”

example banner

BIREUEN | BN – Entah apa yang tercetus dalam pemikiran dua dari 17 kepala pemerintahan kecamatan di Kabupaten Bireuen, hingga berani ambil sikap campur tangan jauh terhadap rencana penggunaan anggaran pembangunan desa yang harus sesuai seleranya.

Kesan “Norak” dalam menggunakan kekuasaan  dua camat telah menimbulkan keresahan dan polemik “ada sesuatu” keuntungan pribadi yang terselubung meskipun alasan yang dikemukakan hanya sekedar demi memoles kecamatannya menjadi indah dan tampil beda.

Di Kecamatan Jeumpa, sebagaimana yang dipublikasikan beberapa media sosial sistem camat Taufiq mewajibkan Kades menyodorkan uang Rp 2 juta untuk pengadaan baju khas Kades lengkap atribut yang peruntukannya demi kebesaran dan keseragaman nanti pada hari HUT RI agustus mendatang.

Proses untuk terkabulnya harapan hingga menyarankan toko tempat jahitan dengan alasan keseragamanan oleh Camtan, telah membuat sejumlah Kades merasa tidak nyaman dan diintervensi, sehingga program “tampil beda “ dari kebijakan camat kecamatan lain ini dilabel sebagai “Pungli” (Pungutan Liar).

Sementara di Kecamatan Peudada juga sedang mencuat cerita hangat yang diperankan oleh Camat Drs M Hasan.Sebanyak 52 Desa di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen secara serempak akan mencomot dana ADD dan DD TA 2017 untuk pelaksanakan program pembangunan Gapura di perbatasan desa masing-masing. Program ini disebut-sebut tercetus menyusul arahan keras dari Camat setempat dengan tujuan memperindah kecamatan kawalannya dengan pembangunan Gapura.

Ironisnya, sikap intervensi M Hasan Camat Peudada dalam menjalankan program yang tidak tercantum dalam Musrenbang dan Perbup tersebut dilakukan dengan beragam cara dan gaya serta ucapan yang terkesan bak “Wiro” pelumat jika ada perangkat desa yang membangkang.

Penekanan oleh Pak Camat  juga berlaku terhadap tempat perakitan yang difokuskan  pada sebuah bengkel Las PMB deengan alasan lagi-lagi demi keseragaman. Padahal menurut investigasi media ini, Bengkel Las depan Kampus STIE Blang Bladeh tersebut dikelola oleh seorang kepercayaan yang juga seorang Kades rekan camat di Kecamatan Peudada.

Arahan lainnya yang di”mesti”kan adalah item material terkait batu cincin tiang dasar diwajibkan pemesanannya di salah satu toko penyedia bahan bangunan berdekatan dengan bangunan Pesantren Tu Sop Jeunieb. “Meskipun kalau kami hitung-hitung nilai bayar material serta harga batu cincin itu butuh dana Rp 15-20 juta, namun total anggaran yang harus dibayar akhirnya kepada pihak bengkel Las PMB mencapai Rp 35 – 40 juta/per desa.

Keterangan yang dihimpun media ini dari sejumlah perangkat desa Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen menyatakan, meskipun dilapangan hampir seluruh perangkat desa terkesan seirama melaksanakan program sebagaimana arahan camat, namun dalam proses pelaksanaan program diduga ada penekanan yg terkesan dilakukan secara keterpaksaan karena memang tidak ada rencana awal dalam program prioritas.

Sumber resmi dari perangkat desa yang enggan namanya dipublikasikan memaparkan kronologis lahirnya pembangunan Gapura di 52 Desa Kecamatan Peudada tahun 2017. Dikatakan, dalam satu rapat awal bersama  para kades di aula kantor pemerintahan kecamatan, camat Drs M Hasan menekankan, Semua desa harus memasukkan program pembangunan gapura dalam ADG dan DD  2017.

Apabila ada desa yg tidak memasukkan program tersebut maka camat tidak akan mengizinkankan dilakukan penarikan dana pembangunan di bank.  Camat Peudada dengan posisi “kebesaran” nya mengaku akan melakukan lobi khusus dengan pihak dalam Bank untuk meminta menahan pencairan bagi aparat desa yg membangkang program yg dicetuskan. Untuk Keindahan dan Keseragaman, Model dan bentuk Gapura yang diarahkan bisa dilihat di desa Pulo Lawang Yang sudah Dibangun sebagai percontohan.

Proses dan tempat Pembuatan, Kades meminta TPK untuk menyetor harga rakit tiang kerangka ke Bengkel Las PMB depan Kampus STIE Blang Bladeh dan menurut informasi bengkel las tersebut dikelola oleh oknum Kades Pulo Lawang, Pun untuk alasan keseragaman, Camat mengarahkan pembelian pondamen dasar (batu cincin) disatu tempat usaha toko material di Kecamatan Jeunieb berdekatan dengan bangunan pesantren Tu Sop.

Sumber dari perangkat Desa, total dana untuk harga material kerangka gapura ditambah batu cincin alas ditaksir paling senilai Rp 15 – 20 juta. Namun total keseluruhan hingga siap pasang dititik lokasi setiap desa harus mengeluarkan biaya hingga mencapai Rp 35 – 40 juta.

Camat Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen Drs M Hasan, menjawab Bongkar News via Ponsel pribadinya dalam upaya mengklarifikasi polemik pembangunan Gapura Selasa 11 Juli 2017 menegaskan, program yang dicetuskan setelah kami melakukan  koordinasi dengan masak dengan pejabat dinas terkait di Kabupaten yakni SKPK BPM-PKS.

“Tujuan kami khusus untuk memperindah serta mempertinggi nama kecamatan, sebagai buah tangan karya saya selama bertugas di Kecamatan Peudada, dan saya pikir hal ini tidak bertentangan dengan aturan, sebagaimana yang telah dilaksanakan di seluruh desa kabupaten tetangga Pidie Jaya” ungkap Hasan.

Demikian pula halnya menyangkut legalitas pelaksanaan sebuah program, usulan pembuatan gapura memang sudah dimasukkan oleh pengurus peggunaan dana masing-masing desa. “Jadi tidak ada unsur intervensi camat, apalagi bertujuan agar menguntungkan financial secara pribadi dari pelaksaaan program bangun gapura batas desa di Peudada,” tandas M Hasan.

Sementara berkaitan dengan bengkel las tempat rakit yang disebut-sebut juga diharuskan camat pada satu tempat tertentu, M Hasan mendiplomasikan kata dengan menyebutkan, saya arahkan untuk dirangkai di Bengkel dibawah Kelola Kades Pulo Lawang dengan maksud mempermudah koordinasi antara mereka, karena sama-sama perangkat desa.

Begitu juga menyangkut dugaan adanya kata ancaman akan mem back up pihak bank bagi aparat desa yang membangkang untuk menahan pencairan dana jatah pembangunan desa, Pak Hasan membantah tidak demikian adanya. Menurut Hasan, Pihaknya malah melakukan penyelamatan terhadap para perangkat desa  yang sering melakukan penarikan uang desa tanpa melengkapi ADM Bank yang valid.

“Bidang itulah yang saya tekankan agar disempurnakan, demi menimbulkan hal yang amburadul ketika nanti ada pemeriksaan pihak penegak hukum,” aku M Hasan dengan nada optimis berujar jika program pembangunan Gapura batas desa di Kecamatan Peudada yang dibuatnya itu akan menjadi semacam pilot projeck atau percontohan yang akan ditiru oleh kecamatan-kecamatan lainya di Kabupaten Bireuen.

Wartawan media ini juga sempat mendalami polemik pembangunan gapura di Kecamatan Peudada yang sempat merebak cerita jika program tersebut berlaku sikap intervensi sepihak Camat M Hasan melalu seorang tokoh masyarakat setempat yang bertemu saat bersiraturrahmi dikediaman H Saifannur SSos dalam rangka suasana Hari Raya Idul Fitri belum lama ini.

Keterangan sekilas dari sosok tokoh masyarakat Peudada yang mengakui kalau program tersebut sedang hangat diperbincangkan pihak perangkat desa yang serba salah karena memang bukan program awal dari rencana pihak desa.

Ulasan Tokoh Masyarakat peudada yang diduga kuat sosok mantan Timses kandidat nomor urut enam pilkada bupati lalu, itu sempat ditanggapi lanjut oleh Bupati Bireuen Terpilih H Saifannur dengan menyatakan kekecewaannya terhadap cara kekang camat terhadap perangkat dalam mengurus desanya masing-masing.

Menurut H Saifan, terlepas dari boleh-tidaknya program itu dilaksanakan, “Saya pikir masih sangat bayak item lain yang menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat banyak yang masih perlu dibenah, misalnya terkait sarana pengairan, jalan tausaha tani dan lain-lainnya. Soal seni dan Keindahan mendingan kita fokus nanti sesudah sarana kebutuhan masyarakat kita terlengkapi,” tanggap Saifannur.

Saya punya prinsip, hal-hal yang begitulah yang patut kita luruskan dalam upaya melaksanaan pembangunan daerah secara kebersamaan. “Sikap-Sikap Intervensi atau sengaja melakukan penekanan terhadap masyarakat bawah yang model itu, bagi saya sedikitpun tidak  bisa saya tolerir,” demikian taggap H Saifan sekilas. H Saifannur SSos (H Saifan) merupakan Bupati Bireuen terpilih dalam pilkada lalu, yang akan dilantik menggantikan H Ruslan M Daud awal Agustus bulan depan.

Terkait program pembangunan Gapura di kecamatan Peudada, Kepala BPM-PKS Bob Mizwar S.STP. M.Si kepada Bongkar News Selasa 11 Juli 2017 dengan tegas mengaku bahwa soal Program gapura di kecamatn M Hasan adalah diluar jangkauannya. Kata “Diluar Jangkauan” dimaksud dalam artian program tersebut sama sekali tdk ada konsultasi maupun koordinasi sebelumnya dgn pihak instansi terkait di kabupaten.

Bob Mizwar turut mengupas uraian aturan antara lainnya, Dalam perbup ttg pedoman penyusunan APBG th 2017 dalam artian tdk tercantum untuk pembangunan gapura, mengingat masih banyak sarana prasarana pelayanan dasar yang harus dibangun di gampong guna meningkatnya roda perekonomian masyarakat (esensi digulirkan dana desa).

Namun untuk melaksanakan program yg tdk ada dlm prioritas, maka wajib dimusyawarahkan oleh warga gampong yg mengusulkan dan harus mendapat persetujuan kepala daerah.

Bob Mizwar S.STP. M.Si selaku Kepala BPM-PKS Setdakab Bireuen juga menambahkan, Peran camat dlm pelaksanaan anggaran desa adalah hanya sebatas evaluasi APBG akan tetapi bukan untuk mengutak atik tapi untuk mengarahkan agar seirama dgn prioritas penggunaan dana desa yg diatur dlm permendesa Nomor 22 Tahun  2016 Jo permendesa 4 tahun 2017. (Roesmady)

EPAPER BONGKARNEWS

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas